IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS

WIDODO, MUHAMMAD AGUNG (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text DAFTAR PUSTAKA - LAMPIRAN - Muhammad agungwidodo52.pdf Download (454kB)
	Text COVER - BAB 2 - Muhammad agungwidodo52.pdf Download (1MB)
	Text BAB 3 - BAB 4 - Muhammad agungwidodo52.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB)

Abstract

Implementasi Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menjadi upaya strategis dalam menertibkan gelandangan dan pengemis (gepeng) guna menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ini serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial, serta analisis data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah ini telah dilakukan melalui operasi penertiban rutin oleh Satpol PP dan program rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas rehabilitasi menjadi kendala utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Selain itu, tingginya jumlah gepeng yang berasal dari luar Kota Tegal menambah kompleksitas dalam proses penertiban. Faktor sosial, seperti kebiasaan vi masyarakat memberikan bantuan langsung kepada gepeng, turut memperlambat keberhasilan penanganan masalah ini. Peningkatan sumber daya, koordinasi lintas daerah, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi menjadi langkah strategis yang direkomendasikan untuk mendukung keberhasilan Peraturan Daerah ini. Pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi masyarakat, evaluasi berkala kebijakan, dan penguatan rehabilitasi sosial, diperlukan guna menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan. Kata kunci: Peraturan Daerah, ketertiban umum, gelandangan, pengemis, kebijakan sosial.

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	editor repository ups tegal
Date Deposited:	10 Apr 2025 01:23
Last Modified:	10 Apr 2025 01:23
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10368

Actions (login required)

View Item