PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN TEGAL

AKBAR, MOHAMMAD HANIEF (2025) PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN TEGAL. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text moh hanief akbar bab 1-2 - Radenmas Bacan.pdf Download (1MB)
	Text daftar pustaka dan lampiran - Radenmas Bacan.pdf Download (1MB)
	Text moh hanief akbar bab 3-4 - Radenmas Bacan.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)

Abstract

Pembukaan UUD 1945 menggariskan empat tujuan utama negara, yaitu melindungi bangsa dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada perdamaian dan keadilan dunia. Pasal 33 UUD 1945, bersama dengan UU No. 20 Tahun 2008, menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan termasuk peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi pilar utama perekonomian nasional. UMKM berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, serta menunjukkan daya tahan yang kuat selama masa krisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta realitas penerapannya dalam masyarakat. Data sekunder dalam penelitian diperoleh secara tidak langsung dan meliputi berbagai sumber, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021- 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasai dan UMKM, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM. Penelitian ini mengadopsi metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, rndahnya literasi keuangan dan digital, kompleksitas birokrasi, serta infrastruktur yang belum memadai. Namun, pemerintah daerah telah mengambil langkah- langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut, termasuk menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, mendorong digitalisasi UMKM, menyederhanakan proses perizinan melalui OSS, serta membangun infrastruktur, seperti Unit Layanan Kemasan Produk. Upaya tersebut dirancang untuk mendukung pertumbuhan UMKM serta berkelanjutan, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang bertujuan mencapai keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci : UMKM, Ekonomi Kerakyatan, Regulasi Daerah

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	editor repository ups tegal
Date Deposited:	23 Apr 2025 00:58
Last Modified:	23 Apr 2025 00:58
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10542

Actions (login required)

View Item