SINGGIH WIBOWO, . (2025) PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN OVER DIMENSION OVER LOADING DALAM PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.
![]() |
Text
COVER-BABII - Aulia khofi Sinaga.docx Download (984kB) |
![]() |
Text
BAB III BAB IV - Aulia khofi Sinaga.docx Restricted to Repository staff only Download (534kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN - Aulia khofi Sinaga.docx Download (105kB) |
Abstract
Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 merupakan sebuah kebijakan yang memberikan arahan dan petunjuk kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal terkait pengawasan terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran muatan lebih (overloading) dan pelanggaran ukuran lebih (over dimension). Masih banyaknya ditemukan truk melebihi muatan yang melintas di sepanjang Jalan Pantura yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengawasan over loading dan over dimension oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam mengawasi mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih dan muatan lebih. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis, yaitu Penelitian yang menganalisis dan mempelajari fungsi hukum di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan analisis data kualitatif kemudian penarikan kesimpulan secara induktif. data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal belum maksimal, karena kurangnya pengawasan langsung seperti mengadakan Operasi Razia yang melibatkan pihak Kepolisian dan Instansi terkait lainnya yang dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Operasi Razia ini tentunya bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih dan muatan lebih, agar mengurangi tingkat kerusakan pada jalan, meningkatkan keselamatan pengendara dan mengurangi tingkat kecelakaan. Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam hal pengawasan dan penertiban truk yang bermuatan lebih dan ukuran lebih diantaranya: kurangya sumber daya manusia dalam hal ini personel atau pegawai Dinas Perhubungan yang belum sebanding dengan luasnya wilayah Kabupaten Tegal, minimnya anggaran serta teknologi yang memadai untuk mendeteksi pelanggaran. Hal ini di buktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Kata Kunci: Pengawasan, Over Dimension, Over Loading
Item Type: | Karya Ilmiah (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > S2 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 09 May 2025 01:55 |
Last Modified: | 09 May 2025 01:55 |
URI: | http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10625 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |