DIKOTOMI ANTARA LARANGAN PENGGUNAAN BITCOIN DENGAN PRATIK DI LAPANGAN

Widiarto, Satria Aji (2025) DIKOTOMI ANTARA LARANGAN PENGGUNAAN BITCOIN DENGAN PRATIK DI LAPANGAN. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text COVER - BAB 2 - Satria Aji.pdf Download (1MB)
	Text BAB 3- BAB 4 - Satria Aji.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - LAMPIRAN - Satria Aji.pdf Download (180kB)

Abstract

Era baru saat ini memberikan banyak dampak perubahan bagi kehidupan manusia, dengan adanya kemajuan zaman yang berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang kehidupan manusia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, teknologi, serta budaya yang berangsur sangat cepat. Perubahan ini lebih mendominasi pada bidang teknologi, dimana bidang teknologi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia serta memberikan banyak kemudahan yang tentunya dapat diakses Penelitian ini Bertujuan: (1) Untuk Mendeskripsikan Pengaturan Larangan Penggunaan Bitcoin dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia (2) Untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan pengaturan dalam Larangan Penggunaan Bitcoin Dengan Pratik Di Lapangan Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online serta dianalisa dengan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik. Hasil penelitian ini menunjukan Bitcoin jelas tidak memenuhi syarat uang secara teori dan UU Mata Uang hanya mengakui rupiah sebagai alat tukar yang sah, dan berdasarkan UU Mata Uang, bitcointidak dapat dikatakan sebagai uang. Selain tidak dapat dikatakan sebagai uang bitcoin juga tidak dapat dikatakan sebagai uang elektronik, pihak Bank Indonesia melarang terkait transaksi yang khusus digolongkan dalam hal pembayaran dengan menggunakan bitcoindan dalam kaitannya dengan teknologi, Indonesia memfasilitasi segala bentuk pemanfaatan di bidang teknologi, seperti dalam pasal 40 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat tukar yang sah Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya” yang pada pokoknya menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga risiko terkait penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna bitcoin yang bersangkutan. Akibat hukum terkait transaksi bitcoin sebagai alat pembayaran telah tersebar dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia maupun Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Akibat hukum tersebut merupakan wujud kepastian hukum yang melarang dengan tegas penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, Faktor yang sangat mempengaruhi pemerintah melegalkan mata uang kripto berkembang adalah mengenai sudut pandang ekonomi yang berpotensi menimbulkan investasi besar akan terjadi dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investor yang keluar, karena investor atau konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Pernyataan tersebut termuat Sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018. Kripto dalam spekulasi lembaga pemerintah yaitu Bappebti di atur karena pertimbangan tertentu sebagai opsi berinvestasi oleh masyarakat. Pemerintah mengesahkan mata uang kripto sebagai komoditi berjangka atau sebagai alat berinvestasi. Alat bayar yang sah di Indonesia hanya mata uang Rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Dikotomi,Larangan, Bitcoin

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	editor repository ups tegal
Date Deposited:	18 Jun 2025 01:31
Last Modified:	18 Jun 2025 01:31
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10677

Actions (login required)

View Item