TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 9/PID.SUS-ANAK/2019/PN.SLW)

Mujiaka, Dita (2020) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 9/PID.SUS-ANAK/2019/PN.SLW). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

[img] Text
Skripsi DITA MUJIAKA FIX.pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dita Mujiaka, 5118500272, TinjauanYuridis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus No. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Slw). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana jika pelakunya anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan di Tegal yaitu pada Pengadilan Negeri Tegal, Kejaksaan Negeri Slawi dan Polres Tegal, penulis melakukan wawancara dengan 1 (satu) orang jaksa, 1 (satu) orang hakim dan 1 (satu) orang penyidik kepolisian, serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, proses pembuktian tindak pidana dalam perkara anak memang berbeda dengan pembuktian tindak pidana umum (perkara tindak pidana orang dewasa). Proses pembuktian tindak pidana anak diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana anak, tidak diatur secara khusus dalam UU SPPA, oleh karena itu tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184. Belum adanya panduan pelaksanaan praktek diversi bagi aparat penegak hukum menyebabkan pelaksanaan diversi berbeda-beda tergantung pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnnya pemahaman dalam penerapan UU SPPA oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademis, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Studi Kasus, Pengadilan Slawi. ===================================================================================================== ABSTRACT Dita Mujiaka, 5118500272, Juridical Review of the Proving Process of Criminal Acts Committed by Children According to Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (Case Study No. 9 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Slw). This study aims to determine the process of proving a crime if the perpetrator is a child according to Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the obstacles faced in the process of proving criminal acts committed by children. This research was conducted in Tegal, namely at the Tegal District Court, Slawi District Attorney and Tegal Police, the authors conducted interviews with 1 (one) prosecutor, 1 (one) judge and 1 (one) police investigator, as well as other data obtained. through relevant literature, namely literature, documents and laws and regulations relating to the issue. The data obtained were then processed and analyzed qualitatively-descriptively. Based on the results of research and discussion, the process of proving criminal acts in juvenile cases is indeed different from proving general crimes (adult criminal cases). The process of proving criminal acts of children is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System starting from the process of investigation, arrest and detention, prosecution to examination in court. In terms of evidence in proving cases of juvenile crime, it is not specifically regulated in the SPPA Law, therefore it still refers to Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). diversion varies depending on the understanding of law enforcement officials and the lack of understanding in the application of the SPPA Law by law enforcement officials. Based on the results of this research, it is hoped that it will become material for information and input for students, academics, practitioners, and all those in need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. Keywords: Evidence, Crime, Children, Juvenile Criminal Justice System, Case Studies, Slawi Court.

Item Type: Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Dita Mujiaka
Date Deposited: 24 Aug 2020 01:14
Last Modified: 24 Aug 2020 01:14
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/2040

Actions (login required)

View Item View Item