KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Priyo, Winarno (2019) KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text TESIS PRIYO WINARNO.pdf Restricted to Repository staff only Download (887kB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Permasalahan penelitian ini yakni bagaimanakah kebijakan rehabilitasi pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permasalahan yang timbul dan cara mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisa data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi pengguna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika secara khusus dalam Bab IX bagian Kedua tentang Rehabilitasi, yaitu Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 dan tersebar dalam beberapa Pasal seperti Pasal 103 tentang perintah hakim bagi pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan, serta Pasal 127 tentang kewajiban hakim memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam memutuskan perkara. Permasalahan dalam kebijakan rehabilitasi pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika antara lain adanya pandangan penegak hukum yang memposisikan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana sehingga menonjolkan penegakan hukum pidana bukan rehablitiasi, putusan rehabilitasi memerlukan prosedur dan persyaratan yang berat dan keengganan masyarakat melakukan wajib lapor bagi pecandu narkotika. Cara mengatasi permasalahan yaitu meningkatkan komitmen dan persamaan persepsi antar penegak hukum dalam memposisikan pengguna narkotika sebagai penyalahguna sekaligus korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial, penentuan kebutuhan rehabilitas dilakukan sejak awal proses peradilan pidana, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ketentuan wajib lapor sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Perlu sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemuda dan pelajar mengenai peraturan di bidang narkotika. Penyidik narkotika hendaknya menscreening mendalam tersangka penyalahguna narkotika untuk menentukan kedudukannya sebagai pengedar atau pengguna dengan tepat sehingga dapat diterapkan Pasal yang sesuai pada proses peradilan, agar tidak terjadi kesalahan penanganan terhadap pengguna narkotika. Perlu ada perubahan paradigma penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dari orientasi pengguna sebagai pelaku kejahatan pada orientasi pengguna sebagai korban dengan catatan penentuan antara pengedar dan pengguna dilakukan dengan tepat dan benar. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka permintaan Narkotika yang memiliki hubungan positif dengan penurunan angka penyalahguna dan pecandu Narkotika, yang dapat berdampak pada matinya pasar Narkotika di Indonesia. Perlu ada pemberdayaan keluarga dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika mengingat keluarga merupakan pihak terdekat dengan pengguna narkotika dengan memberikan pemahaman tentang lembaga wajib lapor yang ada sehingga tidak ada keraguan untuk melakukan pelaporan apabila menjumpai anggota keluarganya sebagai pengguna bahkan pecandu narkotika. Kata kunci : Rehabilitasi, Pengguna, Narkotika

Actions (login required)

View Item