PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK “OLOS MBA YANI” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Fristca Fajar, Suryani (1996) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK “OLOS MBA YANI” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text pistik.docx Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Merek dapat didefinisikan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu pihak atau perusahaan. Menurut Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, peranan merek dan menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro kecil, menengah dan industri dalam negeri. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mendeskripsikan pengaturan perlindungan hukum merek berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2) Untuk mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap merek “Olos Mba Yani” agar tidak ditiru oleh orang lain. Jenis Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber datanya dapat diperoleh melalui wawancara, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepopuleran produk dari merek Olos Mba Yani inilah yang mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan dengan itikad tidak baik seperti melakukan peniruan merek disebabkan karena ketidaktahuan pengusaha dalam prosedur pendaftaran merek. Pelanggaran hukum atas hak merek dapat diajukannya gugatan oleh pihak pemegang hak atas merek, hal ini merupakan konsekuensi adanya upaya perlindungan hukum hak atas merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum terhadap Merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Actions (login required)

View Item