PERKEMBANGAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA

APRIATIN, EVI (2020) PERKEMBANGAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL.

[img] Text
Skripsi_Evi Apriatin_NPM. 5116500261.pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia adalah Negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi logis dari pengaturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam ketentuan KUHAP dan perundang-undangan khusus di Indonesia serta implikasi yuridis perkembangan alat bukti tersebut. Jenis penelitian adalah hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan normatif/juridis berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis non statistik yang dilakukan dengan kualitatif, berupa analisa isi terhadap data-data yang dihasilkan dalam penelitian dan menjabarkannya secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan alat bukti pada pembuktian tindak pidana telah mengalami perkembangan dengan dipengaruhi berbagai faktor. Limitasi dari KUHAP dalam pengaturan mengenai alat bukti pada Pasal 184 membatasi perkembangan alat bukti, sehingga perkembangan alat bukti terikat pada pasal tersebut. Sedangkan pengaturan perkembangan alat bukti pada perundangan-undangan khusus bersifat Lex Specialis derogat lex generali terhadap KUHAP maka hanya dapat digunakan pada undang-undang khusus yang mengaturnya. Implikasi yuridis penelitian ini adalah pengaturan pada perundangundangan khusus hanya mengikat pembuktian tindak pidana bagi tindak pidana khusus yang diaturnya saja. Kemudian pengaturan mengenai alat bukti yang masih belum jelas diatur pada KUHAP, pelaksanannya hanya didasarkan pada kebiasaan praktek persidangan dan yurisprudensi. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi, dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancaksakti Tegal. Kata Kunci : Alat bukti, Tindak pidana, Undang-Undang, KUHP.

Item Type: Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Evi Apriat Evi Evi
Date Deposited: 15 Sep 2020 04:09
Last Modified: 15 Sep 2020 04:09
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/2748

Actions (login required)

View Item View Item