TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BEKAS HAK EIGENDOM DI KABUPATEN TEGAL

Wijaya, Yudistira Ady (2020) TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BEKAS HAK EIGENDOM DI KABUPATEN TEGAL. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text SKRIPSI Yudistira Ady Wijaya.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text SKRIPSI Yudistira Ady Wijaya.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam rangka kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh pembuat UUPA, maka wajib dilaksanakan pendaftaran tanah sesuai Pasal 19 UUPA. Akibat hukum pendaftaran hak atas tanah adalah “berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang dikenal dengan nama sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengkaji kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah bekas hak Eigendom di Kabupaten Tegal, (2) untuk mengkaji hambatan dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah bekas hak Eigendom di Kabupaten Tegal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum sekunder, pendekatan bersifat normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan. Hasil penelitian (1) kekuatan hukum dari sertifikat hak atas tanah baru yang berasal dari hak atas tanah eigendom adalah sama seperti sertifikat – sertifikat hak atas tanah lainnya yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat akan hak atas tanah tersebut, sepanjang penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan syarat – syarat yang ditentukan serta pihak penerima hak baru sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUPA. (2) hambatan pengurusan sertifikat hak atas tanah bekas hak eigendom di Kabupaten Tegal yakni hambatan yang berasal dari pemohon dan dari kantor pertanahan. Hambatan dari pemohon lazim terjadi (a) kurangnya kelengkapan data, baik data fisik maupun data yuridis tanahnya, (b) biaya dan (c) sengketa tanah yang dimohon. Dari kantor pertanahan misalnya (a) masih terjadi penundaan yang kurang beralasan, (b) pungutan-pungutan diluar biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan (c) keteledoran pegawai pertanahan baik dalam pengisian data atau pemasukan data dalam menangani surat berkas permohonan. Bedasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hokum Universitas Pancasakti Tegal Kata kunci : hak atas tanah eigendom, sertifikat ===================================================================================================== ABSTRACT In order to legal certainty against the rights holders of land throughout the territory of the Republic of Indonesia, as Dicita-citakan by the makers of UUPA, it must be implemented land registration pursuant to article 19 UUPA. Due to the law of the registration of land rights is "the provision of the letter of proof of entitlement known as the certificate of land that applies as a strong proving device against the rights holders of the land. The research aims at (1) to assess the legal power of the certificate of Rights on the land of the former Eigendom rights in Tegal District, (2) to examine the barriers in the management of rights to the former land rights of Eigendom in Tegal district. This type of research is the library research of data or materials needed to complete the research derived from the literature In the form of journal Books, literature, books, research reports, and others related to the problem. Collection of data obtained from legal materials Secondary, a normative (legal research) approach. Normative juridical approach i.e. the approach done in the form of seeking the truth by looking at the principles in good terms of the legislation. The results of the research (1) The legal force of the certificate of new land rights derived from the land rights Eigendom is the same as the certificate-Other land rights certificate as a strong proof of rights to the land, as long as the issuance of the certificate has been in accordance with the conditions specified and the recipient of the new rights already in accordance (2) The management barrier of land rights Certificate of the former Eigendom rights in Tegal District namely obstacles originating from the applicant and from the Land Office. Obstacles from the applicant are prevalent (a) lack of data completeness, either physical data or juridical data of the land, (b) costs and (c) the dispute of the soil requested. From the office of the Land such as (a) there is still a lack of reasonable delays, (b) levies on the costs set by the Government, and (c) the accuracy of the land officer in either filling data or data entry in handling the application letter. Based on the results of the study is expected to be an information and input material for students, academics, practitioners, and all the needy in the environment faculty of Hokum University of Pancasakti Tegal Keywords: land rights eigendom, certificate

Actions (login required)

View Item