PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KABUPATEN TEGAL

SHOBANUL GHOD, ABDULLAH (2020) PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KABUPATEN TEGAL. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti tegal.

Text BURNING 2 SKRIPSI ABDULLAH S Ghod.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini bersifat lebih tegas dan memaksa. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tidak terdapat tawar menawar harga, artinya mau tidak mau, warga pemilik tanah harus menyetujui penetapan ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah. Sehingga apabila terdapat pemilik tanah yang tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan akan dilanjutkan pada tahap konsinyasi atau penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) peran Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tegal dalam rangka pembangunan jalan tol di Kabupaten Tegal, (2) kendala-kendala peran Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tegal dalam rangka pembangunan jalan tol di Kabupaten Tegal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum sekunder, pendekatan bersifat normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan. Hasil penelitian, (1) Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam rangka pembangunan jalan tol di Kabupaten Tegal antara lain sebagai (a) instansi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengadaan tanah. (b) panitia pengadaan tanah atau yang biasa disingkat PPT, (c) satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah. (2) Kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam rangka pembangunan jalan tol di Kabupaten Tegal antara lain dari aspek (a) dari masyarakat, (b) anggaran, (c) penegakan hukum dan (d) sarana-prasaran. Masyarakat selalu menuntut ganti rugi yang lebih tinggi, anggaran pengganti untuk masyarakat yang terkena ruas jalan tol terkesan lambat dengan persyaratan yang rumit. (3) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol (a) adanya peran aktif dari instansi melakukan musyawarah mufakat dengan pemilik hak atas tanah mengenai harga ganti rugi (b) Panitia pengadaan tanah mengupayakan dengan melakukan mediasi atau pendekatan secara persuasif kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah. Kata kunci : pengadaan tanah, jalan tol

Actions (login required)

View Item