TUNTUTAN PROVISI UNTUK MENUNDA PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI ATAS BARANG BUKTI KEJAHAATAN (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs)

Prayitno, Eko (2021) TUNTUTAN PROVISI UNTUK MENUNDA PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI ATAS BARANG BUKTI KEJAHAATAN (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text 01. Eko Prayitno Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (564kB)

Abstract

ABSTRAK Eko Prayitno. Tuntutan Provisi Untuk Menunda Pelaksanaan Lelang Eksekusi Atas Barang Bukti Kejahaatan (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2020. Suatu gugatan, di samping isi gugatan yang biasa, ada pula dimintakan suatu gugatan khusus mengenai pokok perkara yang digugat itu, dengan permohonan agar diambil dulu satu putusan sela tentang perkara yang digugat atau sebagian dari yang digugat mendahului putusan akhir yaitu putusan provisi. Sekalipun tidak diatur sebagai suatu ketentuan sebaiknya Hakim dalam menilai tuntutan provisi benar-benar memperhatikan urgensi tuntutan tersebut. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui: (1) Ketentuan Hukum Tuntutan Provisi Dalam Hukup Positif Di Indonesia, (2) Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Provisi Untuk Menunda Pelaksanaan Lelang Eksekusi Atas Barang Bukti Kejahatan Pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data) dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif yang dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari system hukum tersebut. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Ketentuan hukum tuntutan provisi dalam hukup positif di Indonesia dapat ditemukan dalam perundangundangan baik secara tersirat maupun tersurat seperti dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR 191 ayat (1) Rbg, kemudian dalam KUH Perdata, Pasal 53 Rv/Pasal 51 BRv Belanda (Stb, 1847-52 yo Stb. 1849-63), Pasal 24 PP Nomor: 9 Tahun 1975 yang bunyinya sama dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, konsepsi RUU tentang Hukum Acara Perdata, dalam Doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2) Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan provisi untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi atas barang bukti kejahatan pada putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bbs yaitu adanya suatu putusan perkara pidana dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian Pelawan tidak memiliki hubungan hukum lagi secara langsung dengan objek sengketa karena obyek sengketa tersebut telah menjadi milik Negara. Jaksa dalam perkara tersebut hanya sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Tuntutan Provisi, Lelang, dan Barang Bukti Kejahatan. =============================================================================================== ABSTRACT Eko Prayitno. Demands for Provisions to Postpone the Execution of the Auction for Crime Evidence (Judgment Study Number 4/Pdt.G/2020/PN Bbs). Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. A lawsuit, in addition to the usual content of the lawsuit, there is also a request for a special suit regarding the subject matter of the case being challenged, with a request that an interlocutory decision be made on the case being challenged or a part of the defendant preceded the final decision, namely the provisional decision. Even though it is not regulated as a provision, it is better for the Judge in assessing the provisional claim to really pay attention to the urgency of the claim. This research aims to find out: (1) the legal provisions of the Provisional Claims in Indonesia, (2) the Legal Basis for Judges in Deciding the Provisional Decision to Postpone the Execution of the Execution Auction of Evidence of Crime in Decision Number 4/Pdt.G/2020/PN Bbs. This type of research is literature research with a normative legal research approach. The type of data used in this research is secondary data with the methods of collecting documentation data and literature study. The data analysis method used is qualitative normative which is carried out by entering certain articles into categories on the basis of basic definitions of the legal system. The results of this study concluded that 1) The provisions of the lawsuits for provisions in a positive manner in Indonesia can be found in legislation, both implicitly and explicitly as in the provisions of Article 180 paragraph (1) HIR 191 paragraph (1) Rbg, then in the Civil Code, Article 53 Rv/Article 51 BRv Netherlands (Stb, 1847-52 yo Stb. 1849-63), Article 24 Government Regulation Number: 9 of 1975 which reads the same as the provisions of Articles 77 and 78 of Law Number 7 of 1989, conception of the Bill on Law Civil Procedures, in Doctrine and SEMA as well as the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. 2) The legal basis for the judge's consideration in deciding the provisional decision to postpone the execution of the auction for the execution of evidence of crime in decision number 4/Pdt.G/2020/PN Bbs, namely the existence of a criminal case decision from the Brebes District Court Judge Council which has permanent legal force. Thus Pelawan no longer has a direct legal relationship with the object of the dispute because the object of the dispute has become the property of the State. The prosecutor in this case is only the executor of the court decision who has obtained permanent power. Based on the results of this study, it is hoped that it will become material for information and input for students, academics, practitioners, and all those in need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. Keywords: Provision Claims, Auctions, and Evidence of Crime.

Actions (login required)

View Item