IMPLEMENTASI PROGRAM E-KTP BERDASARKAN UU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DISDUKCAPIL KABUPATEN TEGAL

sanjani, Danang Rav (2021) IMPLEMENTASI PROGRAM E-KTP BERDASARKAN UU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DISDUKCAPIL KABUPATEN TEGAL. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

[img] Text
Skripsi danang komplit.pdf

Download (1MB)

Abstract

Nama Danang Rav sanjani, NPM 2115500015, 2020. : Implementasi Program e-KTP berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal.Pembimbing I: Drs. Djoko Suyono, M,Si dan Pembimbing II: Unggul Sugi Harto S.IP, M,Si.Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang program e-KTP yang dilakukuan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam mewujudkan Tertib administrasi dan untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat, dan solusi terkait pelaksanaan e-KTP dalam mewujudkan tertib administrasi di Kabupaten Tegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara jelas tentang implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang program e-KTP yang dilakukuan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam mewujudkan Tertib administrasi dan untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat, dan solusi terkait pelaksanaan e-KTP dalam mewujudkan tertib administrasi di Kabupaten Tegal. Hasil penelitian menggambarkan bahwa;(1) implementasi Program e-KTP berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal sudah maksimal hal ini dibuktikan dari dilihat kendala yang ada, kebanyakan memang bukan menjadi kewenangan Disdukcapil karena pengadaan blangko dan teknis jaringan database pusat adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi bisa dikatakan bahwa pelaksanaan e-KTP yang dilakukan oleh disdukcapil sudah berjalan dengan baik. Disdukcapil juga mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti e-KTP (SUKET) yang bisa digunakan sebagai pengganti e-KTP untuk sementara sampai e-KTP bisa dicetak dan diterbitkan. (2) Faktor penghambat terkait Implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Program E-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal yaitu yang pertama kurangnya blangko dan jaringan yang terkadang eror ,meskipun Disdukcapil mengalami kendala , ada juga solusi untuk menyelsaikan kendala tersebut yaitu dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa ketersediaan blangko dari Pemerintah pusat terbatas, Disdukcapil juga menegeluarkan SUKET (Surat Kterangan e-KTP) yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti e-KTP sementara. Kata Kunci : Implementasi, Program e-KTP, Tertib Administrasi Kependudukan KabupatenTegal

Item Type: Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Depositing User: Admin Repository
Date Deposited: 01 Mar 2021 04:00
Last Modified: 01 Mar 2021 04:00
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/3380

Actions (login required)

View Item View Item