PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG JENIS DAN TARIF PELAYANAN PUSKESMAS DI KABUPATEN TEGAL BAGI MASYARAKAT MISKIN (Studi Pada Puskesmas Balapulang)

MOHAMAD AL MUHTADI BILLAH, . (2021) PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG JENIS DAN TARIF PELAYANAN PUSKESMAS DI KABUPATEN TEGAL BAGI MASYARAKAT MISKIN (Studi Pada Puskesmas Balapulang). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text Skripsi MOHAMAD AL MUHTADI BILLAH - Al Muhtadi.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tegal, (2) untuk mengalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum sekunder. Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran mengenai Penerapan Sistem Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Tegal bagi Masyarakat Miskin. Hasil penelitian, (1) Pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Puskesmas bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tegal Peran Puskemas Balapulang dalam Pelayanan Keluarga Miskin dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal dilihat dari Pembangunan Kesehatan ada yang belum sesuai dengan Asas-asas Pembangunan Kesehatan. Hal itu dikarenakan masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyakat dengan petugas kesehatan yang masih kurang. Atas dasar hal tersebut Peran Puskesmas Balapulang dalam Pelayanan keluarga miskin kurang maksimal. (2) Kendala yang dihadapi UPT Puskesmas Balapulang dalam pelayanan keluarga miskin yaitu Petugas Puskesmas mengalami kesulitan pada penanganan persyaratan rujukan bagi KK miskin yang tidak memiliki Jamkesmas dan Jamkesda. Karena dalam membuat persyaratan rujukan, petugas Puskesmas harus menjalankan prosedur yang berlaku dari Dinas Kesehatan setempat. Selain itu kendala lain yang dihadapi yaitu kondisi kesehatan keluarga miskin di wilayah kecamatan Balapulang masih cenderung rendah, serta pola hidup yang tidak teratur dan kurang sadar akan kesehatan, serta kondisi lingkungan fisik keluarga miskin yang terkesan kumuh dan menjadikan kondisi keluarga miskin rentang terhadap penyakit. Solusi yang dilakukan Puskesmas Balapulang dalam Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin agar berjalan dengan baik maka Pemerintah wilayah Kecamatan Balapulang melalui kader-kader kesehatan dengan rutin Melakukan pengamatan dan pencacatan kesehatan setiap satu bulan sekali. Selain itu kader kesehatan Pemerintah wilayah Kecamatan Balapulang membentuk forum kesehatan desa (FKD) yang diketuai oleh tokoh masyarakat setempat. Kata kunci : Peraturan Bupati, Pelayanan Puskesmas, Masyarakat Miskin

Actions (login required)

View Item