TINJAUAN YURIDIS STATUS KEPERDATAAN ANAK DI LUAR KAWIN DI INDONESIA

RONI AJI SUSANTO, . (2021) TINJAUAN YURIDIS STATUS KEPERDATAAN ANAK DI LUAR KAWIN DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text RONI AJI SUSANTO - eti mafrukha.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

RONI AJI SUSANTO, 5117500187, TINJAUAN YURIDIS STATUS KEPERDATAAN ANAK DI LUAR KAWIN DI INDONESIA Sebuah perkawinan dalam hukum perdata ialah landasan dari terbentuknya jalinan tali keluarga serta ini membentuk kewajiban dan hak di antara mereka termasuk dalam lingkup keluarga tersebut. Lahirnya anak dari perkawinan sah tentunya akan secara otomatis mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, selanjutnya dilakukan pengolahan serta penganalisisan dengan metode deskriptifkomparatif melalui pola pikir deduktif, yakni menerangkan mengenai kewarisan dan status keperdataan dalam ketetapan Undang-Undang yaitu ketentuam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selanjutnya di antara keduanya dicari perbedaan dan persamaannya. Hasil penelitian didapatkan data bahwa status keperdataandalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa status keperdataan dan kewarisan dari orang tua hanya didapat oleh anak luar kawin yang sudah mendapatkan pengakuan, sementara anak sumbang dan anak zina sebatas mendapatkan pembiayaan nafkah hidup dari orang tuanya. Selanjutnya terkait hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak luar kawin juga disebutkan hal yang serupa, dimana menjelaskan bahwa kedua status tersebut tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Uraian hasil penelitian juga didapatkan bahwa anak luar kawin (mencakup pula anak sumbang dan anak zina) memiliki hak mendapatkan status kewarisan dan status keperdayaan dari ayah dan ibu biologis selagi terdapat pembuktian menggunakan ilmu pengetahuan maupun alat bukti yang lain. Pemerintah melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 diharapkan untuk merancang serta mengeluarkan juknis atau juklak dari putusan ini. Hal ini bertujuan supaya bisa dengan jelas diketahui tujuan yang sebenarnya dari putusan tersebut, dan supaya tidak timbul perbedaan penafsiran dalam putusan tersebut mengenai status keperdataan dan anak luar kawin yang dimaksud. Kata Kunci : Hukum Perdata, Anak, Luar Kawin, Indonesia

Actions (login required)

View Item