IMPLIKASI HUKUM KEPAILITAN BAGI INDONESIA SETELAH MENJADI ANGGOTA UNCITRAL PBB

Sanit Agung Pratama, . (2021) IMPLIKASI HUKUM KEPAILITAN BAGI INDONESIA SETELAH MENJADI ANGGOTA UNCITRAL PBB. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text Soft%20File%20Skripsi%20Sanit%20Fix%20(4)[1] - Bagas Beutik.docx (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan mengetahui hukum kepailitan bagi Indonesia setelah menjadi anggota UNCITRAL PBB. Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor kreditornya (orang-orang berpiutang). Penulisan mengunakan metode penelitian Kepustakaan (Library Research). Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang menggunakan data sekunder. penulisan ini menggunakan pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif adalah peninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku). Sumber data penelitian berupa data sekunder yaitu bahan hokum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka. Hasil penelitianini bahwa Setelah tergabungnya Indonesia menjadi anggota UNCITRAL Model Law, sebaiknya Indonesia perlu membuat peraturan positif yang mengatur pokok-pokok pendukung kerjasama tersebut, terutama menganai eksekusi dan kerjasama peradilan, juga yang lebih penting adalah tentang bantuan hukum timbal balik antar negara dibidang perkara perdata, agar nantinya tersinkronasi dengan baik antara pihak dengan negara berbeda dan konstitusi berbeda pada saat proses peradilan kepailitan berjalan. Dan perlunya kerjasama pengadilan dengan perwakilan dan pengadilan asing akan membantu langkah awal indonesia untuk merumuskan hukum kepailitan nasional yang modern dan harmonis. Indonesia harus mampu beradaptasi dengan baik namun juga tetap menjaga kepentingan nasional dalam menghadapi intergrasi ekonomi ASEAN yang berkembang pesat dan begitu dinamis. Kata kunci : Kepailitan , Anggota UNCITRAL PBB

Actions (login required)

View Item