PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

SITI MARIAM MARANATA, . (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text SKRIPSI MARIAM - MARIAM MARANATA.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (897kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.Dimana Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili dan memutus perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diputuskan pada Tahun 2019 ini memuat tentang beberapa hal, diantaranya adalah Mahkamah Konstitusi mencabut ketentuan di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tentang Hak Eksekutorial yang ada di Pemegang fidusia atau Kreditur telah di hapuskan, sehingga memberikan dampak dan pro kontra. Bahwa putusan ini memberikan dampak yang dirasa kurang adil bagi pemegang fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca. Jenis penelitian ini adalah Normatif, dengan teknik pendekatan perpustakaan atau library research. Kata kunci : fidusia, kreditur, mahkamah konstitusi.

Actions (login required)

View Item