IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PEKALONGAN

SINDIARNI HALIFAH, . (2021) IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PEKALONGAN. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text SKRIPSI SINDIARNI HALIFAH - Sindiarni Halifah.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

HALIFAH, SINDIARNI. 2021.“Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pekalongan” Tahun 2021.Skripsi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I : Dr. Tity Kusrina,M.Pd. Pembimbing II: Dr. Munthoha Nasuha,M.Pd. Kata Kunci : Fungsi Pengawasan DPRD, Penyelenggaraan Pendidikan, Implementasi Kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan, kendala dan solusi mengatasi kendala pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelengggaraan pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan data reduction, data display dan conclusion drawing. Responden pada penelitian ini adalah 4 orang anggota komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan, 2 orang staf dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pekalongan serta 2 orang masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap penyelenggaraan pendidikan cukup baik serta berjalan sesuai mekanisme pengawasan, pengawasan dilakukan dengan secara langsung dengan mendatangi sekolah-sekolah, secara tidak langsung dengan melalui rapat dengar pendapat, rapat koordinasi serta semi langsung dengan melakukan pengawasan yang menggunakan sistem perwakilan sekolah di Kabupaten Pekalongan kemudian diundang untuk mengikuti rapat bersama dengan komisi IV DPRD beserta Dinas pendidikan. 2) Kendala yang menghambat DPRD Kabupaten Pekalongan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan yakni adanya kendala berupa kerap melesetnya agenda pengawasan, perbedaan kemampuan anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan serta sikap masyarakat yang masih kurang dalam memberikan kritik saran dan aspirasi. 3) Solusi atas kendala yang dihadapi adalah dengan mengatur ulang agenda pengawasan dan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan, menerapkan prinsip kolektif kolegial sebagai lembaga perwakilan rakyat dan aktif mengikuti bimbingan teknis dan diklat DPRD serta melakukan pendekatan untuk menjaring dan meningkatkan aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya melalui reses di dapil masing-masing

Actions (login required)

View Item