KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDANAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

LABIB NOVEL IMAM ELHUDAEFIE, . (2022) KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDANAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text Labib Novel Imam_5118500088 - Labib Novel Imam E.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa krisis dan dimasa pandemi covid-19 serta kontribusinya pada perekonomian Indonesia ini telah menjadi daya tarik bagi para pihak khususnya pemerintah untuk memberikan bantuan yang lebih besar untuk terus membantu dan mengembangkan para pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal yang lainnya juga dikarenakan permasalahan yang paling dominan adalah kurangnya pendanaan permodalan bagi para pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk : (1).Mengetahui peraturan pelaksanaan pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (2).Mendeskripsikankebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan pendanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Teknik pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional, online dan penelitian lapangan (field reseacrh) dengan melakukan wawancara kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan serta dianalisa dengan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik. Hasil penelitian ini adalah dalam peraturan pelaksaan pendanaan UMKM masih menggunakan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 yang mengatur UMKM, Pembiayaan dan Penjaminan terdapat dalam Pasal 22. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam pelaksanaan peraturan pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang anggarannya bersumber pada dana belanja hibah dan belanja bantuan sosial melalui pokir aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes. Kelompok usaha UMKM atau perorangan dapat mengajukan proposal pendanaan UMKM terhadap dinas terkait dengan Standard Operation Procedure (SOP) dan persyaratan. Kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendanaan UMKM yaitu melalui pemotongan suku bunga Kredit Usaha Rakyat, bantuan pendanaan dalam program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan kebijakan pemda dalam bentuk pelatihan tidak diuangkan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi danmasukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : UMKM, Pendanaan, Kebijakan

Actions (login required)

View Item