ANALISIS SKB 3 MENTERI TAHUN 2018 TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

Novi Andreani, . (2022) ANALISIS SKB 3 MENTERI TAHUN 2018 TERHADAP UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text Skripsi Novi Andreani_5118500124 - Copy - Salma Elbatul zaenab.docx Restricted to Repository staff only Download (337kB)

Abstract

Novi Andreani, 5118500124, Analisis Skb 3 Menteri Tahun 2018 Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pembimbing Siswanto, S.H., M.H. dan Kus Rizkianto, S.H., M.H Maraknya korupsi yang terjadi di Pemerintahan Daerah, Penyalahgunaan kewenangan menimbulkan dampak bagi keuangan negara. untuk itulah pentingnya upaya pemerintah dalam meberantaas tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan menguluarkan Peraturan Undang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi. Penellitian ini bertujuan : (1) Untuk menjelaskan dampak berlaku SKB 3 Menteri Tahun 2018 dalam penanganan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2) Untuk mengkaji apakah kedudukan SKB 3 Menteri Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nmor 31 Tahun 1999. Hasil penelitian ini menunujukan Dan SKB merupakan keputusan (Besching) akan tetapi muatannya berisi (regeling). Dan pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2018 memberi dampak ketentuan pidana atau sanksi pidana tidak bisa diterapkan apabila terdapat pemulihan. Dari Aparat Pengawas Internal (APIP). Berdasarkan hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mashasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Korupsi, SKB 3 Menteri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Actions (login required)

View Item