TINJAUAN PRAKTIK POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

AZAM FAUZAN, . (2022) TINJAUAN PRAKTIK POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text azam fauzan full fix-converted (2) - Azam Fauzan.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Hukum Indonesia erat kaitanya dengan politik, yang kemudian muncul dengan tawar menawar kekuatan politik diparlemen sangat kuat dominan memberikan warna hukum. Dengan demikian sulit dihindari bahwa hukum memang produk politik, namun setelah menjadi hukum, maka politik harus tunduk kepada hukum. Untuk mengetahui bentuk politik mengenai praktek politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah. Dan dampak hukum politik dinasti dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menurut penulis, metodologi penelitian merupakan prosedur dan teknik dalam penelitian yang dapat menganalisa permasalahan hukum yang sedang ditulis oleh penulis sehingga dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode penelitian demi tercapainya tujuan penlitian yang penlis rumuskan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian kepustakaan atau Library Research. Penelitian kepustakaan atau Library Research adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini yaitu Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan.sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga yang identik dengan proses belakang layar dan depan layar secara normatif. Serta dalam pemilihan kepala daerah adalah cerminan yang lebih nyata tentang keberadaan hukum dan politik yang tidak dapat dipisahkan, dimana untuk menentukan calon kepala daerah yang akan diusung memerlukan koalisi dan persetujuan partai politik, hal tersebut termaktub dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2017tentang perubahaan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil WalikotaYang menjelaskan alur dari pengusungan calon kepala daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademik, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata kunci : Politik, Pilkada, Politik Dinasti, Kepala Daerah.

Actions (login required)

View Item