KEBERATAN PIHAK PEMOHON ATAS PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SLAWI (Studi Kasus Putusan Nomor : 0651/Pdt.G/2019/PA.Slw)

AMARULLOH, . (2022) KEBERATAN PIHAK PEMOHON ATAS PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SLAWI (Studi Kasus Putusan Nomor : 0651/Pdt.G/2019/PA.Slw). Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text TESIS FIX FUL PDF asli - Amarulloh.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah mengenai Seorang hakim dilarang memutus perkara dengan putusan Ultra Petitum Partium yang dalam hukum formil mengandung makna perjatuhan putusan oleh hakim melebihi apa yang dimintakan oleh pemohon (petitum). Secara konstitusional, hakim bukan hanya diberi kebebasan bertindak tidak demokrasi, tetapi juga memiliki hak imunitas yang total atau total personal immunity right. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini antara lain : (1) Bagaimana Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Slawi? (2) Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Pihak Pemohon Keberatan Atas Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Slawi ? Adapun jenis Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yakni suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literature dari perpustakaan, jadi dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dari jenis literatur, baik itu buku-buku, karya-karya lain dan produk dari sebuah lembaga pengadilan yaitu putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang akan diteliti yaitu penelitian terhadap norma-norma. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan penjatuhan nafkah iddah dan mut’ah secara ex officio oleh hakim dalam perkara Nomor 0651/Pdt.G/2019/PA.Slw. tersebut tidak dapat dikatagorikan sebagai ultra petitum partium, karena penggunaan hak ex officio hakim dalam perkara tersebut tidak melampaui batas wewenang yang diberikan kepada hakim untuk dapat menjatuhkan putusan melebihi tuntutan dan dalam hal ini hakim sudah sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Putusan hakim pemeriksa perkara a quo menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan dasar penerapan hak ex officio hakim di Pengadilan Agama Slawi disebabkan karena para hakim banyak terikat pada aspek hukum formil dan materiil sehingga rasa keadilan yang ada dalam hati nurani setiap hakim terhalang oleh asas dan alasan hukum aspek ultra petitum Kata Kunci : Ultra Petitum Partium, Cerai Talak, Hak Ex Officio Hakim, Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2019/PA.Slw.

Actions (login required)

View Item