INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

Gustiar, Putra (2022) INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

[img] Text
cover putra - PUTRA GUSTIAR.docx.doc

Download (457kB)
[img] Text
BAB I - PUTRA GUSTIAR.docx

Download (41kB)
[img] Text
BAB II - PUTRA GUSTIAR.docx

Download (74kB)
[img] Text
BAB III - PUTRA GUSTIAR.docx
Restricted to Repository staff only

Download (45kB)
[img] Text
BAB IV - PUTRA GUSTIAR.docx
Restricted to Repository staff only

Download (22kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA - PUTRA GUSTIAR.docx

Download (30kB)

Abstract

Indonesia dalam memberantas korupsi terlihat masih belum serius hal ini terlihat dari beberapa kebijakan nasional salah satunyatentang Revisi Undang-Undang KPK yang sebelumnya tidak masuk program legislasi nasional, dalam revisi undang-undang kpk ini ada beberapa pasal yang membuat masyarakat berfikir buruk terhadap kebijakan ini salah satunya Pelemahan Independensi KPK. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui eksistensi kajian hukum komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,dan untuk mengetahui urgensi dan prosedur revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (libraryresearch) Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan datanya melalui pengumpulan studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Prosedur Pembentukan Undang-Undang dalam hal ini Revisi UU KPK tidak melalui prosedur atau tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam “UU No. 15 Tahun 2019” antara lain, tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sehingga mengakibatkan terdapat banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kecacatan yuridis dalam revisi UU KPK. Dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedua bahwa penegakan hukum terkait pemberantasan Korupsi berdasarkan pada “Undang-undang 30 tahun 2002”, sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum, dan poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh KPK, didasarkan pada “Undang- Undang 30 tahun 2002”, telah bertentangan dengan ketentuan umum hukum pidana, sehingga harus dilakukan revisi terhadap UU KPK yang lama. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci:Korupsi, Urgensi, Eksistensi,Presiden

Item Type: Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Fakultas Hukum
Date Deposited: 08 Sep 2022 07:45
Last Modified: 08 Sep 2022 07:45
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/5183

Actions (login required)

View Item View Item