KEBIJAKAN PEMBERIAN AMNESTI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Implementasi Bentuk Perlindungan Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Terhadap Akademisi)

GUNAWAN, HANNA RACHMAH (2022) KEBIJAKAN PEMBERIAN AMNESTI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Implementasi Bentuk Perlindungan Dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Terhadap Akademisi). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text Hanna Rachmah Gunawan_Ilmu Hukum_.doc Download (7MB)
	Text BAB I - Hanna Rachmah.doc Download (101kB)
	Text BAB II - Hanna Rachmah.doc Download (110kB)
	Text BAB III - Hanna Rachmah.doc Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text BAB IV - Hanna Rachmah.doc Restricted to Repository staff only Download (55kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - Hanna Rachmah.doc Download (48kB)

Abstract

UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 14, menjelaskan bahwa presiden memiliki kewenangan dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Seperti halnya dalam kasus Saiful Mahdi, dimana Presiden melalui pertimbangan DPR memberikan amnesti kepada Saiful. Saiful merupakan seorang akademisi yang divonis bersalah melanggar UU ITE karena menyuarakan pendapatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan amnesti di Indonesia dan implementasi perlindungan dalam menyampaikan pendapat di muka umum terhadap akademisi. Jenis penelitian adalah kepustakan, pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data primer, dan data terier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan mengenai pemberian amnesti di Indonesia selama ini bersumber pada dua aturan hukum yaitu pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 dan pasal 1 UU Darurat NRI tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Namun, sebenarnya ketentuan mengenai amnesti dan abolisi dalam UU Darurat No 11 tahun 1954 sudah tidak lagi relevan karena norma kosntitusi yang menjadi rujukannya sudah gugur dengan pasal 14 UUD NRI 1945 setelah amandemen. Dan hukum positif di Indonesia sudah mengatur adanya kebebasan akademik yaitu pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang kemudian dilanjutkan dalam pasal 8 ayat (3). Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata kunci : Amnesti, Menyampaikan pendapat, Akademisi.

Actions (login required)

View Item