PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG PADA METROLOGI LEGAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

MASLIKHAN, MASLIKHAN (2020) PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG PADA METROLOGI LEGAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL.

Text MASLIKHAN NPM. 5116500121 (FAKULTAS HUKUM).pdf Restricted to Repository staff only Download (901kB)

Abstract

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengharuskan Pemerintah Kabupaten/Kota siap untuk melaksanakan penyelenggaraan metrologi legal melalui pelayanan tera/tera ulang. Wewenang untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan UTTP serta pengawasannya merupakan tugas UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal. UPTD Metrologi Legal belum sepenuhnya siap dalam pelaksanaan kegiatan metrologi legal khususnya pada pelayanan tera/tera ulang. Sehingga kegiatan metrologi legal di Kabupaten Tegal belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tera dan tera ulang di wilayah Kabupaten Tegal (2) Untuk mengkaji kendala yang dihadapi oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang (3) Untuk mendeskripsikan sanksi bagi pemilik UTTP yang tidak melaksanakan tera dan tera ulang. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi kepustakaan (Library research) dan Studi lapangan (Field research) dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan Pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Tegal di Tahun 2019 sudah efektif tetapi belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dialami oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal terkait data jumlah UTTP yang tidak valid, sarana dan prasaran yang belum mencukupi, masih kurangnya SDM kemetrologian, belum disahkannya Perda Retribusi Daerah, anggaran pelaksanaan tera dan tera ulang yang masih terbatas, serta belum optimalnya fungsi pengawasan dan penyuluhan. Sanksi bagi pemilik UTTP yang tidak melakukan tera atau tera ulang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Adapun sanksi bagi pemilik UTTP yang tidak menerakan UTTPnya yaitu dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademis, praktisi, dan semau pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. =================================================================== With the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, requires that the Regency / City Government be prepared to carry out the implementation of legal metrology through tera / re-tera services. The authority to carry out testing and examination of UTTP and its supervision is that the task of the Legal Metrology UPTD of Tegal Regency. The Legal Metrology UPTD is not yet fully prepared in carrying out legal metrology activities, especially in tera / re-tera services. So that legal metrology activities in Tegal Regency have not been maximized. This study aims to (1) To describe the implementation of tera and tera in the area of Tegal Regency (2) To examine the constraints faced by the Legal Metrology UPTD of Tegal Regency in the implementation of tera and tera tera (3) To describe sanctions for UTTP owners who do not carry out tera and repeat. This type of research is field research using a qualitative approach. Data collection techniques using library research and field research and analyzed using qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that the implementation of tera and tera in Tegal Regency in 2019 has been effective but not yet fully maximized. This is because there are obstacles experienced by the Legal Metrology UPTD of Tegal Regency regarding the invalid number of UTTP data, inadequate facilities and infrastructure, the lack of meteorological human resources, the legalization of Regional Retribution Regulations, the budget for implementing tera and tera are still limited, and the function of supervision and extension is not yet optimal. Sanctions for UTTP owners who do not do tera or repeat are regulated in Act Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology. As for sanctions for UTTP owners who do not apply for UTTP, namely imprisonment for a maximum of 1 (one) year and or a maximum fine of Rp. 1,000,000 (one million rupiah). Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.

Actions (login required)

View Item