PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KOORDINASI POLRES DAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI JAWA TENGAH

Bagus Kusumo, . (2022) PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KOORDINASI POLRES DAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI JAWA TENGAH. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text COVER - Bagus Kusumo.docx Restricted to Repository staff only Download (445kB)
	Text BAB I - Bagus Kusumo.docx Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	Text BAB II - Bagus Kusumo.docx Restricted to Repository staff only Download (54kB)
	Text BAB III - Bagus Kusumo.docx Restricted to Repository staff only Download (60kB)

Abstract

Rumusan masalah penelitian ini adalah menganalisa problematika koordinasi Polres dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Jawa Tengah dan menganalisa hambatan dalam pelaksanaan koordinasi Polres dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Jawa Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data disajikan dalam secara naratif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa problematika yang terjadi selama ini dalam koordinasi penanganan tindak pidana korupsi antara Polres dan Kejaksaan yaitu terdapatnya tumpang tindih (overlapping) kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan saling berebut penyidikan antara Polres dan Kejaksaan.Antara Polres dan Kejaksaan tidak terdapat pembagian yang tegas terkait dengan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan masing-masing. Apabila terdapat dua institusi yang memiliki kewenangan terhadap hal yang sama, akan rawan menimbulkan tumpang tindih perkara dan perebutan kewenangan sehingga mempersulit para pencari keadilan dalam mencapai kepastian hukum. Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi Polres dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Jawa Tengah antara lain yaitu apabila penyidik berasal dari instansi yang sama dengan penuntut umum, maka penyidik tidak pernah dan merasa tidak perlu memberitahukan kepada penuntut umum pada saat dimulainya penyidikan,apabila penyidik dan penuntut umum berada pada satu instansi yang sama atau penyidik memiliki pangkat yang lebih tinggi dari penuntut umum maka apapun bentuk hasil penyidikan, penuntut umum akan segera wajib meneruskan perkara dan tidak mungkin menyatakan bahwa berkas perkara tersebut tidak atau belum lengkap, jaksa penuntut umum membutuhkan waktu yang lama sebelum pengembalian berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk,dan jaksa bertindak sebagai saksi pelapor, penyidik dan sebagai penuntut umum.

Actions (login required)

View Item