PROBLEMATIKA HUKUM POLOGORO SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DESA HARJASARI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

Nining Suharti, . (2023) PROBLEMATIKA HUKUM POLOGORO SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DESA HARJASARI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text COVER-BAB 2-1 - Nining Suharti.docx Restricted to Repository staff only Download (709kB)
	Text BAB 3-BAB 4-1 - Nining Suharti.docx Restricted to Repository staff only Download (62kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-1 - Nining Suharti.docx Download (41kB)

Abstract

Pologoro adalah salah satu jenis pungutan desa. Pemerintah Desa Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal memberlakukan pologoro secara turun temurun dari pemerintahan sebelumnya. Kedudukan hukum pungutan pologoro menjadi tidak jelas. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji praktik pelaksanaan pologoro di Desa Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dan mengkaji problematika hukum pologoro sebagai pendapatan asli Desa Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data disajikan dalam secara naratif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik pembelian tanah di Desa Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal masih memungut pologoro sebesar 1.5 sampai 2 % dari nilai jual tanah tanpa sepengetahuan kepala desa atau sekretaris desa karena awalnya dari dahulu pembelian tanah diurusi oleh orang-orang pamong terdekat dengan penjual tanah dan hasilnya hanya untuk pamong tersebut tanpa ada laporan ke pihak kepala desa maupun sekretaris desa. Aturan itu mulai diperbaiki baru 2 (dua) tahun ini bahwa kepala desa harus mengetahui letak dan harga pembelian tanah supaya tidak terlalu banyak pungutannya. Problematika hukum yang terjadi yaitu bagi pengurus Desa Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, pologoro dianggap baik dan berupaya untuk tetap dipertahankan karena mendatangkan keuntungan ekonomis. Tetapi bagi masyarakat, pologoro ini sangat dikeluhkan karena memberi beban tambahan yang memberatkan. Selain itu praktik pologoro yang terjadi di Desa Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena terkategori sebagai pungutan liar yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.

Actions (login required)

View Item