PROBLEMATIKA HUKUM PENULISAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA

Najmudin, . (2023) PROBLEMATIKA HUKUM PENULISAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text daftar pustaka dan lampiran - Adyatiek Retno Arum.pdf Download (1MB)
	Text cover bab 1-2 - Adyatiek Retno Arum.docx Restricted to Repository staff only Download (912kB)
	Text BAB III-Bab IV (1) - Adyatiek Retno Arum.pdf Restricted to Repository staff only Download (656kB)

Abstract

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu di negara ini senantiasa harus berdasarkan pada hukum. Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Salah satu hak warga negara yang dijamin oleh undang- undang adalah hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Problem administrasi dan hukum yang ditimbulkan akibat perkawinan sirri yang demikian terus bermunculan dan cenderung bertambah di masyarakat. Pemerintah merespon membuat Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan regulasi pencatatan status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Problematika hukum yang muncul terkait kebijakan pencatatan status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif , dengan menggunakan konsep perkawinan dan kesesuaian antara Undang Undang Perkawinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sebagai bahan penelitian adalah bahan primer dan sekunder serta narasumber dalam penelitian ini adalah Kantor Kementrian Agama dan Pemerintah Daerah kabupaten Tegal Regulasi pencatatan status kawin tidak tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Kebijakan penulisan status kawin belum tercatat sebagai upaya untuk menjamin ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum melalui bukti perkawinan bertentangan dengan kewajiban pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Actions (login required)

View Item