PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 20/PID.SUS/2011/PN.TPK.SMG TENTANG PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA KARANGJAMBU DI KABUPATEN TEGAL

Aji Prabowo, Aji (2020) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 20/PID.SUS/2011/PN.TPK.SMG TENTANG PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA KARANGJAMBU DI KABUPATEN TEGAL. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

[img] Text
SKRIPSI AJI.pdf

Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Dari beberapa kasus korupsi dana desa atau alokasi dana desa yang terjadi di wilayah Kabupaten Tegal terlihat bahwa yang berpotensi besar sebagai pelaku tindak korupsi adalah para kepala desa dan aparat desa karena mereka memiliki akses langsung dalam pengelolaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana Nomor 20/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tentang tindak pidana penyalahgunaan alokasi dana desa di Kabupaten Tegal, (2) menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Tegal dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2011/PN. Tipikor.Smg Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum sekunder, pendekatan bersifat normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan Hasil penelitian, (1) pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 20/pid.sus/2011/PN.Tipikor.Smg secara yuridis yakni (a) dakwaan jaksa penuntut umum, (b) keterangan saksi, (c) keterangan terdakwa, (d) barang bukti. Dari aspek non yuridis (a) mengakui perbuatan yang dilakukan, (b) sopan selama persidangan, dan (c) belum pernah dihukum. (2) Terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa hukuman tambahan membayar uang pengganti kerugian negara, karena telah dikembalikan oleh terdakwa. (3) Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, adanya kesalahan, yang dilakukan oleh terdakwa ‘S’ yaitu kesengajaan (opzet) menggunakan alokasi dana desa dengan cara meminjam dari keuangan desa untuk mengganti hutang kepada orang lain. Dalam putusan tersebut terdakwa “S’ atas perbuatannya dinyatakan bersalah, dan divonis 1 tahun 3 bulan. terdakwa “S’ memiliki akalyangsehatdapat membimbingkehendaknyauntukmenyesuaikandenganyangdi tentukan oleh hukum.Padanyadiharapkan untukselaluberbuatsesuaidenganyang ditentukan olehhukum. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata kunci :korupsi, pertimbangan hakim, dan pertanggungjawaban pidana=================================== ABSTRACT==================================================== Some cases of corruption allocation of village funds that occurred in the area of Tegal district, that a potentially large as a perpetrator of corruption is the head of villages and village officials because it has direct access to the management of funds. This research aims to (1) assess the judgment of the judges in the ruling of the criminal lawsuit No. 20/Pid. Sus/2011/PN.Tipikor. SMG on criminal acts of misuse of village funds allocation in Tegal District, (2) analyzing criminal liability for the perpetrators of the Village fund abuse in Tegal Regency in article No. 20/Pid. Sus/2011/PN.Tipikor. Smg This type of research is the library research of data needed to complete the research derived from the literature of both journal book, Literature, research report, and others related to the problem. Data collection is obtained from secondary legal material, a normative approach. A normative juridical approach is the approach to seeking the truth by looking at the principles in the legislation The result of research, (1) Judgment of judges in the verdict No. 20/PID.SUS/2011/PN.Tipikor. SMG is a juridical (a) Indictment of the Prosecutor, (b) the information of the witness, (c) the information of the defendant, (d) evidence. From non-juridical aspects (a) acknowledge deeds committed, (b) polite during the proceedings, and (c) have not been punished. (2) The fulfilment of the elements in article 3 Jo Article 18 paragraph (1) of Law No. 20 of 2001 on corruption eradication, without additional punishment of paying a substitute for the country's loss, because it has been returned by the defendant. (3) The deed to be liable for criminal, error, committed by the defendant's ' is deliberate to use the allocation of village funds by borrowing from the village finances to change debts to others. In the ruling, the defendant "S ' to his deeds was convicted, and sentenced to 1 year 3 months. Defendants "S ' have a healthy sense can guide his will to conform to those specified by the law. He was hoping to always do according to the law. Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. Keywords: corruption, judge judgment, and criminal liability

Item Type: Karya Ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: korupsi, pertimbangan hakim, dan pertanggungjawaban pidana
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Aji Aji Aji Prabowo
Date Deposited: 13 Feb 2020 04:40
Last Modified: 13 Feb 2020 04:40
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/853

Actions (login required)

View Item View Item