PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN PENAMBANGAN GALIAN C DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG

Hermansyah, Endri (2019) PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN PENAMBANGAN GALIAN C DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

[img] Text
TESIS ENDRI HERMANSYAH.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini tentang “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Kegiatan Penambangan Galian C di Wilayah Hukum Polres Pemalang”. Permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C di wilayah hukum Polres Pemalang dan apa problematika serta mengatasinya. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka dan studi dokumen Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C di wilayah hukum Polres Pemalang dilakukan melalui penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum preventif melalui penyuluhan kegiatan usaha penambangan, upaya non yustisial, dan penanganan konflik sosial. Upaya hukum represif berupa penindakan menggunakan hukum pidana melalui pelaksanaan tugas polri di bidang penyelidikan maupun penyidikan. Problematika penegakan hukum tindak pidana dalam kegiatan penambangan Galian C di wilayah hukum Polres Pemalang yaitu keterbatasan kuantitas dan kualitas anggota penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Pemalang, kesulitan dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan dan faktor ekonomi. Cara mengatasinya peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia penyidik dan koordinasi serta penerapan Diskresi Kepolisian dengan melakukan penegakan hukum secara bertahap mulai dari penegakan hukum preventif hingga represif sebagai upaya terakhir. Penelitian ini menyarankan perlu adanya kebijakan pendelegasian kewenangan pemberian perizinan Galian C dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten / Kota untuk mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha pertambangan agar dapat diminimalisir kegiatan usaha pertambangan illegal atau tidak berizin. Penegakan hukum penambangan Galian C illegal sebaiknya mengedepankan penegakan hukum preventif dan pendekatan non penal dengan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada penambang illegal untuk melengkapi kegiatan penambangan dengan perizinan yang diperlukan sehingga penambangan illegal menjadi penambangan yang sah. Kata kunci : Problematika, Penegakan Hukum, Galian C

Item Type: Karya Ilmiah (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 23 Oct 2019 03:46
Last Modified: 07 Feb 2022 01:58
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/240

Actions (login required)

View Item View Item