PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI PERJANJIAN BAKU PENGIRIMAN BARANG PADA PT. JETINDO NAGASAKTI EXPRESS (J&T EXPRESS) DI KOTA TEGAL

Selly Rahmawati, selly (2020) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI PERJANJIAN BAKU PENGIRIMAN BARANG PADA PT. JETINDO NAGASAKTI EXPRESS (J&T EXPRESS) DI KOTA TEGAL. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text skripsi selly.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Perjanjian baku pengiriman barang yang isi atau klausula dibuat oleh pelaku usaha guna menghindari kerugian dilain hari dan konsumen hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak, sehingga membuat kedudukan pelaku usaha lebih kuat sedangkan konsumen melemah. UUPK sendiri tidak melarang adanya klausula eksonerasi asalkan tidak melanggar pasal 18 UUPK. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk menganalisis perlindungan hukum penggunaan klausula eksonerasi perjanjian baku dalam jasa pengiriman barang menurut hukum perlindungan konsumen. (2) Untuk menganalisis akibat hukum klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa pengiriman menurut hukum perjanjian. Jenis Penelitian adalah kepustakaan atau library research, Pendekatan yang di gunakan yuridis normatif, Teknik Pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dianlisis dengan cara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam penelitian menunjukan bahwa konsumen telah dilidungi oleh Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jika terjadi suatu sengketa dan telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan tetap tidak mendapatkan hasil atau tidak terjadinya perdamaian, maka konsumen dapat melakukan tindakan hukum yang diatur dalam pasal 24 dan 25 UUPK tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha, dalam penyelesaian sengketa konsumen dilindungi oleh pasal 45 UUPK tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan dan diluar pengadilan, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan tuntutan ganti rugi atau melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Akibat hukum yang terjadi apabila terdapat klausula dalam perjanjian baku batal demi hukum, meskipun perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi telah diperjanjikan sebelumnya, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena bertentangan salah satu isi pasal 1320 yaitu suatu sebab yang halal. Berdasarkan hasil penelitian ini di harapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa,akademisi,praktisi,dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata kunci : perjanjian, klausula eksonerasi, perlindungan konsumen==============ABSTRAK Standard delivery agreements for goods whose contents or clauses are made by business actors to avoid losses on the other day and consumers only have the choice to accept or reject, thus making the position of the business actor stronger while consumers are weakening. The UUPK itself does not prohibit the exoneration clause as long as it does not violate article 18 of the UUPK. This study aims: (1) To analyze the legal protection of the use of standard agreement exoneration clauses in freight forwarding services under consumer protection law. (2) To analyze the legal consequences of the exoneration clause in a standard delivery service agreement according to the law of the agreement. This type of research is a library or library research, a normative juridical approach, the technique of collecting data through library research and analyzed in a qualitative way is a discussion conducted by combining library research and field research. Research results obtained in the study show that consumers have been protected by Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. If a dispute occurs and the settlement has been carried out in a family manner, still not getting results or no peace, then the consumer can take legal action regulated in articles 24 and 25 of the UUPK concerning how business actors are responsible, in solving consumer disputes, they are protected by article 45 of the UUPK concerning dispute resolution. Dispute resolution can be done through the court and outside the court, dispute resolution outside the court can be done by filing a claim for compensation or through a consumer dispute resolution agency (BPSK). The legal consequences that occur if there are clauses in the standard agreement are null and void, even though the standard agreement containing the exoneration clause has been previously agreed, the agreement cannot be considered valid because it contradicts one of the contents of article 1320 which is a halal cause. Based on the results of this study it is expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all parties who need it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal Keywords: agreement, exoneration clause, consumer protection

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	perjanjian, klausula eksonerasi, perlindungan konsumen==========agreement, exoneration clause, consumer protection
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	selly selly selly rahmawati
Date Deposited:	10 Feb 2020 02:11
Last Modified:	11 Jan 2023 01:29
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/628

Actions (login required)

View Item