PROBLEMATIKA HUKUM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Wahyu Fitri Handini Setianingrum, . (2023) PROBLEMATIKA HUKUM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN BANYUMAS. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

[img] Text
COVER-BAB 2 - wahyu fitri handini setianingrum.docx
Restricted to Repository staff only

Download (585kB)
[img] Text
BAB 3-BAB 4 - wahyu fitri handini setianingrum.docx
Restricted to Repository staff only

Download (70kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA - wahyu fitri handini setianingrum.docx

Download (32kB)

Abstract

Program Keluarga Harapan adalah sebuah model perlindungan sosial berbasis keluarga. Program Keluarga Harapan diberlakukan di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep pemerintah dalam pemberian bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan dan menganalisa kebijakan hukum terkait pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data disajikan dalam secara naratif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat sebagai solusi yang diharapkan mampu memecahkan persoalan kesejahteraan masyarakat. Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu keluarga miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Program Keluarga Harapan ini merupakan wujud perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai. Program Keluarga Harapan diberlakukan di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2013. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menjadi landasan hukum tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas. Kenyataan di lapangan penerapan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan masih kurang efektif di Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya warga miskin yang memenuhi syarat dan memiliki komponen keluarga harapan yang belum tersentuh bantuan Program Keluarga Harapan dan kurangnya bantuan komplementaritas.

Item Type: Karya Ilmiah (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana > S2 Ilmu Hukum
Depositing User: Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 10 Mar 2023 02:56
Last Modified: 10 Mar 2023 02:56
URI: http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/6485

Actions (login required)

View Item View Item