POLITIK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT : STUDI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019

Himawan Tri Pratiwi, . (2023) POLITIK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT : STUDI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text TESIS POLITIK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT - INSPIRASI USAHA TV.doc Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text TESIS BAB III - INSPIRASI USAHA TV.doc Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 2018kpt058 - INSPIRASI USAHA TV.docx Download (85kB)

Abstract

Pemilihan umum legislatif tahun 2019 dianggap pemilu di kurun periode pasca-demokrasi dengan tingkat partisipasi politik warga negaranya meningkat secara signifikan. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi, maka dalam tahun 2019 dilaksanakan sistem pemilu serentak dimana pemilu legislatifnya menggunakan sistem proporsional terbuka. Politik hukum pemilu legislatif tahun 2019 menjadi menarik dianalisis melalui pendekatan partisipasi dan representasi politik yang menjadi fokus dari penelitian ini dengan menganalisis hasil partisipasi pemilu legistlatif di Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal yang menempati urutan terendah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dianalisis dengan lima dimensi pendekatan konseptual utama yaitu: 1)partisipasi politik, 2) representasi politik, 3) inklusi sosial, 4) kelembagaan, dan 5) tatakelola. Hasil penelitian ini secara eksplisit menunjukkan beberapa kesimpulan utama, yaitu pertama, penerapan dari sistem proporsional terbuka secara signifikan meningkatkan partisipasi politik warga di Indonesia termasuk juga Kabupaten Tegal. Kedua, walaupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah melaksanakan berbagai program dan tahapan dengan pendekatan multistakeholder, tetapi partisipasi politik warga masyarakat di Kecamatan Jatinegara belum mencapai titik optimal karena KPU belum mengoptimalkan sosialisasi maupun kampanye yang berbasiskan komunitas. Berbagai saluran, jejaring serta kelembagaan di tingkat komunitas belum secara optimal digunakan sebagai mitra dalam sosialisasi serta kampanye pemilu legislatif. Ketiga, budaya politik sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik di kalangan warga masyarakat sehingga teknik atau metode sosialisasi dan kampanye yang sesuai dengan budaya politik masyarakat akan meningkatkan partisipasi dan tingkat kehadiran warga masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kata kunci: politik hukum, pemilu legislatif, partisipasi dan representasi politik

Actions (login required)

View Item