PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGANGKUT MUATAN PIHAK LAIN TANPA IZIN DARI PEMERINTAH

Vivi Yuliana, . (2023) PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGANGKUT MUATAN PIHAK LAIN TANPA IZIN DARI PEMERINTAH. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text Cover--Bab 2 (Vivi Yuliana)[1] - VIVI YULIANA.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (690kB)
	Text Bab 3--Bab 4 (Vivi Yuliana) - VIVI YULIANA.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text Daftar Pustaka 9Vivi Yuliana) - VIVI YULIANA.docx.pdf Download (90kB)

Abstract

Yuliana, Vivi. Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengangkut Muatan Pihak Lain Tanpa Izin dari Pemerintah. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2023. Pemerintah dalam rangka menunjang kebutuhan transportasi laut, juga melengkapi transportasi laut dalam undang-undang tersebut. Undang-undang tentang ketertiban transportasi laut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UUP). Pada kenyataannya, adanya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan angkutan laut tidak mengurangi pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan angkutan laut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan pidana terhadap kegiatan angkutan laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan mengkaji pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana mengangkut muatan pihak lain tanpa izin dari pemerintah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan teknik analisis isi dan dengan cara berpikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Ketentuan pidana terhadap kegiatan angkutan laut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UUP) meliputi ketentuan pidana terkait dengan pengoperasian kapal asing (Pasal 284), perizinan dan persetujuan (Pasal 285-290), kewajiban dan tanggung jawab pengangkut (Pasal 291-293 dan Pasal 296), dan pengangkutan barang berbahaya dan barang khusus (Pasal 294 dan Pasal 295). 2) Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana mengangkut muatan pihak lain tanpa izin dari pemerintah pada perkara nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Dum sudah tepat karena penerapan pasal-pasal yang di dakwakan kepada terdakwa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu terdakwa melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (4) UUP dengan ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 285 UUP. Pemidanaan dalam perkara ini hakim menggunakan teori pemidanaan yaitu retribusi dan teori manfaat (teleologis). Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara pelaku tindak pidana mengangkut muatan pihak lain tanpa izin dari pemerintah menggunakan teori pemidanaan gabungan. Berdasarkan hasil penelitian inim diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Tindak Pidana, Angkutan Laut Khusus, dan Izin.

Actions (login required)

View Item