Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Widya Tegar Ayu, . (2023) Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL.

	Text FILE SKRIPSI COVER SAMPAI BAB 2 - Widya Tegar.docx Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text SKRIPSI BAB 3 - 4 - Widya Tegar.docx Restricted to Repository staff only Download (60kB)
	Text SKRIPSI DAFTAR PUSTAKA - Widya Tegar.docx Restricted to Repository staff only Download (34kB)

Abstract

child abduction sebagai akibat perselisihan hak asuh anak pada perceraian perkawinan campuran antar warga negara. Fenomena perkawinan campuran antarwarga negara sudah terjadi sejak lama.fenomena ini semakin marak akhir- akhir ini. Dalam hal terjadi perceraian pada perkawinan campuran tersebut, berbagai persoalan hukum dapat timbul, salah satunya berkaitan dengan hak asuh anak. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran dalam sistem ketatanegaraan indonesia Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif approach normatif. Hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapiImplementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anajk Hasil Perkawinan Campuiran Di Indonesia Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Terlahir Setelah UU No 12 Tahun 2006 Di Terbitkan Akan Diberikan Kewarganegaraan Indonesia Secara Otomstis . Namun Saat Berusia 18 Tahun ( Diperpanjang Hingga 21 Tahun ) Anak Tersebut Wajib Memilih Akan WNI Atau WNA. Oleh Karena Itu Mengenai Perkawina Campuran Yang Dilangsungkan Di Indonesia Harus Dilakukan Berdasarkan Hukum Perkawinan Indonesia Jadi Kesahan Perkawinan Tersebut Harus Berdasarkan Hukum Agama Dan Harus Di Catat Apabila Kedua Belah Pihak Calon Suami Istri Kata Kunci: Perceraian, Perkawinan, Perlindungan

Actions (login required)

View Item