ASAS PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI (VICARIOUS LIABILITY) DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

IMAS RATRI MARSETYANINGRUM, . (2023) ASAS PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI (VICARIOUS LIABILITY) DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text COVER - BAB 2 IMAS - Imas Ratri M..docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB 3 - BAB 4 IMAS - Imas Ratri M..docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA IMAS - Imas Ratri M..docx.pdf Download (325kB)

Abstract

Berbicara mengenai hukum dan masyarakat, maka kita disodorkan tentang perkembangan hukum yang begitu pesat belakangan ini. Akan tetapi, kondisi demikian tidak serta-merta membentuk pengetahuan hukum yang baik pada masyarakat. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka bisa atau mungkin saja bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang disebabkan oleh seseorang yang memiliki hubungan khusus dengannya. Dalam penerapan pidana di Indonesia, vicarious liability belum ada kejelasan atau kepastian mengenai ketentuan pasal-pasal atau delik pidana yang berkenaan dengan pertanggungjawaban tersebut. Bagaimanakah mengenai masalah penerapan pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability pada beberapa kasus tindak pidana di Indonesia? Selain itu tindak pidana apa aja yang dapat dijatuhi pidana pengganti tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (normatif yuridis), dengan metode pengumpulan data dokumen atau kepustakaan. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah supaya dapat menjadi kontribusi bagi para penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pihak kepolisian dengan tujuan menciptakan keadilan serta kesejahteraan masyarakat maupun individu, diharapkan dapat menjadi sumber pijakan dalam mengembangkan teori kajian ilmu hukum serta pembelajaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pengganti dalam ranah hukum pidana di Indonesia. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pengganti, pidana korporasi

Actions (login required)

View Item