EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI UPAH BAGI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TEGAL

Aditya Mustaqim Salsabila, . (2023) EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI UPAH BAGI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TEGAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL.

	Text cover - bab 2 - Aditya Mustaqim.docx Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	Text bab 3 - bab 4 - Aditya Mustaqim.docx Restricted to Repository staff only Download (57kB)
	Text daftar pustaka - Aditya Mustaqim.docx Download (34kB)

Abstract

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang membahas tentang ketenagakerjaan memberi amanah terkait peningkatan kesejahteraan untuk para pekerja. BPJS Ketenagakerjaan merupakan wujud perlindungan pekerja melalui perangkat keanggotaan untuk jaminan sosial di wilayah kerja. BPJS Ketenagakerjaan memiliki definisi sebuah badan hukum dibuat untuk masyarakat dengan harapan dan tujuan bisa memberi perlindungan sosial yang menyeluruh pada semua lapisan masyarakat Indonesia agar terhindar dari risiko sosial ekonomi. Namun, terkadang terdapat ketidakpuasan penyelenggaraan pelayanan yang bersifat maladministrasi yang menyebabkan pelayanan dalam program Bantuan Subsidi Upah berjalan tidak maksimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research yang mana datanya berasal dari wawancara, pendekatan penelitan menggunakan pendekatan normatif-empiris (applied law research). Jenis pendekatan normatif- empiris adalah penelitian yang mengkaji tentang implementasi atau pelaksanaan hukum secara faktual pada aktivitas atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan dari peristiwa. Efetivitas pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah berjalan sesuai tujuan yang dirancang yaitu membantu perekonomian para peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki upah/gaji dibawah Rp. 3.500.000,-. Target dalam penyaluran program BSU juga sudah tepat sasaran dan sesuai dengan SOP. Penyelesaian laporan masyarakat penerima program BSU terhadap perbuatan maladministrasi dapat dibagi ke dalam 2 penyelesaian. Pertama melalui jalur hukum pidana maupun perdata, atau melalui Ombudsman Republik Indonesia. Kata Kunci : Bantuan Subsidi Upah, BPJS Ketenagakerjaan, Maladministrasi.

Actions (login required)

View Item