HAK POLITIK PENCALONAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Aldi Ferdiansyah, . (2024) HAK POLITIK PENCALONAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti.

	Text COVER-BAB II SKRIPSI ALDI FERDIANSYAH - Tifani Islamiati.docx Restricted to Repository staff only Download (841kB)
	Text BAB III-IV SKRIPSI ALDI FERDIANSYAH - Tifani Islamiati.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-LAMPIRAN SKRIPSI ALDI FERDIANSYAH - Tifani Islamiati.pdf Download (231kB)

Abstract

Ferdiansyah, Aldi.2024.Hak Politik Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi dalam Pemilihan Kepala Daerah.Skripsi.Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Pancasakti Tegal Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana tiap lima tahun sekali diadakan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. Kepala daerah yang dipilih tentu saja setidaknya dari kalangan yang bersih bebas dari korupsi. Namun, hak asasi manusia tidak membatasi siapa saja untuk menjabat sebagai Kepala Daerah sekalipun memiliki track record mantan narapidana korupsi. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan kembali setelah masa tunggu 5 tahun dari dibebaskan. Penelitian ini memiliki tujuan1) Pengaturan pencalonan mantan terpidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah 2)Hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian ini yakni penelitian kepustakaan atau library research, pendekatan dalam penelitian ini berupa metode pendekatan penelitian normatif (normative law reseacrh), teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data kepustakaan serta teknik pengumpulan data secara daring dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan pencalonan mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah sudah diatur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi serta hak politik seorang mantan narapidana korupsi tetap diatur dalam UUD NRI 1945 kecuali ada vonis putusan pengadilan tentang pencabutan hak politik. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Mantan Narapidana Korupsi, Pilkada, Hak Politik

Actions (login required)

View Item