Nur Setiani Hidayati, . (2024) TANGGUNG JAWAB HUKUM WANPRESTASI PENERBIT BILYET GIRO KOSONG SEBAGAI SARANA LALU LINTAS PEMINDAHBUKUAN DANA. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti.
Text
COVER, BAB 1, BAB 2 - Nur Setiani Hidayati.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
Text
BAB 3, BAB 4 - Nur Setiani Hidayati.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN - Nur Setiani Hidayati.pdf Download (341kB) |
Abstract
Bilyet giro adalah jenis surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Tetapi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro. Yang dimaksud dengan Bilyet Giro adalah "surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima”. Namun sangat disayangkan dalam praktek sehari-hari, penggunaan bilyet giro sebagai metode pembayaran masih sering terjadinya penerbitan bilyet giro kosong. Hal ini dapat dikatakan wanprestasi, karena dalam penerbitan bilyet giro tidak lepas dengan adanya suatu perjanjian atau para pihak melakukan perbuatan hukum dengan kata lain adanya suatu perikatan dasar. Sehingga konsekuensi yang diberikan apabila terjadi penerbitan bilyet giro kosong dapat berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tepatnya pada pasal 1239 yang menerangkan bahwa setiap perikatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya wajib membayar ganti biaya, rugi, dan bunga. Selain itu adapula 2 bentuk perlindungan bagi penerima bilyet giro kosong yaitu: Perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum represif. Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan mengenai pengaturan tentang Bilyet Giro Sebagai Sarana Pemindahbukuan Dana dan mengkaji bagaimanakah Implikasi Hukum Wanprestasi pada Bilyet Giro Kosong. Jenis Penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif, yang berdasar pada data penelitian yang berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan dengan cara kepustakaan dan dilakukan secara offline dan online, kemudian dialanilis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan penjelasan bahwa kurangnya pengaturan tentang bilyet giro sehingga tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh penerbit hanya tanggung jawab administrasi saja dan apabila menggunakan jalur litigasi tanggung jawab ditentukan oleh hakim pada pengadilan. Kata Kunci: Implikasi, Wanprestasi, Bilyet Giro Kosong
Item Type: | Karya Ilmiah (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 21 Feb 2024 03:25 |
Last Modified: | 04 Jun 2024 02:33 |
URI: | http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/8346 |
Actions (login required)
View Item |