PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA HATE SPEECH MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

WISNU AJI PANGESTU, . (2024) PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA HATE SPEECH MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text Wisnu Aji Pangestu (Cover-Bab II) - Wisnu Aji.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Wisnu Aji Pangestu (Bab III-Bab IV) - Wisnu Aji.pdf Restricted to Repository staff only Download (562kB)
	Text Wisnu Aji Pangestu (Daftar Pustaka-Lampiran) - Wisnu Aji.pdf Download (212kB)

Abstract

Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang bertujuan untuk mengejek, melecehkan, atau menghina individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan serta dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia ringan hingga berat. Terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang ujaran kebencian, namun faktanya peraturan tersebut tidak seefektif yang diharapkan perihal dengan perlindungan hukum, khususnya bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kedudukan korban tindak pidana Hate Speech menurut sistem hukum di Indonesia, mendeskripsikan mengenai pengaturan terkait tindak pidana Hate Speech menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan menganalisis bentuk�bentuk perlindungan korban tindak pidana Hate Speech menurut sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif serta menggunakan sumber data sekunder, teknik pengumpulan datanya melalui metode pengumpulan data studi pustaka (bibliography study), dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan korban tindak pidana Hate Speech atau ujaran kebencian di Indonesia saat ini belum mendapatkan perlindungan secara tegas dari sisi hukum pidana. Pengaturan tentang tindak pidana Hate Speech atau ujaran kebencian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang dalam Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 45A ayat (2). Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana Hate Speech atau ujaran kebencian di Indonesia hanya berupa perlindungan hukum secara tidak langsung yaitu dengan memberikan sanksi hukuman baik pidana penjara maupun denda terhadap pelaku tindak pidana Hate Speech atau ujaran kebencian. Kata Kunci: Perlindungan Korban, Tindak Pidana, Ujaran Kebencian.

Actions (login required)

View Item