PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN BANGLADESH

Hendrik Juniyanto, . (2024) PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN BANGLADESH. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti.

	Text Cover - Bab 2 - Hendrik Juniyanto.pdf Restricted to Repository staff only Download (740kB)
	Text Bab 3-4 - Hendrik Juniyanto.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text Daftar Pustaka - Hendrik Juniyanto.pdf Download (122kB)

Abstract

Human Trafficiking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan penjelasan sederhana dari bentuk perdangan modern. Pelaku kejahatan tindak pidana ini membentuk jaringan yang saling berselubung. Sukar untuk diberantas dikarenakan hal ini dijadikan ladang kekayaan bisnis tak lazim yang luar biasa dan sulit untuk dilepaskan. Berdasarkan data pada tahun 2023, sebanyak 2.425 orang menjadi korban yang berhasil selamat dari kejahatan TPPO. Bentuk kejahatan ini menjadi semakin kompleksitas menjadi perkembangan kejahatan lintaas negara yang semakin meningkat. Penelitian ini memiliki tujuan: (1) Untuk mendeskripsikan pengaturan perbandingan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Bangladesh. (2). Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Bangladesh. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari peraaturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, literatur hukum dsb yang mendukung penelitian yang mengutamakan studi kepustakaan. Kemudian data yang disusun dianalisis menggunakan analisis data sekunder yang diuraikan dalam bentuk deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukan TPPO telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 297 KUHP. Upaya penanggilangan yang dilakukan penegak hukum yang bekerjasama dengan imigrasi, bea cukai, pengacara, militer penjaga perbatasan, angkatan laut dan kementrian pemberdayaan perempuan sebagai komponen utama dibentuknya satgas TPPO pada POLRI. Bangladesh memiliki MOU dengan India untuk bekerja sama untuk menanggilangi kejahatan TPPO. Nation Offive on Drugs and Crime (UNODC) bertanggung jawab atas manajemen United Dana Perwalian Sukarela Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Korban Perdagangan Orang, yang dimandatkan untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, hukum dan keuangan untuk korban perdagangan orang melalui mapan saluran bantuan, seperti pemerintah, antar pemerintah dan non-pemerintah organisasi. Pelatihan dasar anti-perdagangan manusia kepada petugas militer dan polisi sebelum mereka ditempatkan sebagai penjaga perdamaian dan memberikan pelatihan anti-perdagangan manusia bagi personel diplomatiknya. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata kunci: Perdagangan Orang, Satgas TPPO, Indonesia, Bangladesh

Actions (login required)

View Item