IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)

Dimas Permana, . (2024) IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti.

	Text COVER BAB 1-2 - iqbal hariz.docx Restricted to Repository staff only Download (453kB)
	Text BAB III & bab iv - iqbal hariz.docx Restricted to Repository staff only Download (42kB)
	Text dafpus dan lampiran - iqbal hariz.docx Download (327kB)

Abstract

Harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan sejak perkawinan dilangsungkan sampai dengan berakhirnya perkawinan karena perceraian. Penyelesaian pembagian harta bersama dapat diselesaikan melalui pengadilan diatur menurut hukum dan suami atau istri memiliki hak untuk memulai tindakan hukum atas harta benda yang dimiliki setelah perkawinan antara keduanya. Penelitian bertujuan untuk Mengetahui bagaimana penerapan dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta gono gini pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4698/Pdt.G/2019/PA.Tgrs. Jenis Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai literatur. Pendekatan Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum positif. Metode studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara meneliti, membaca buku-buku, literatur, catatan, peraturan perundang-undangan, kemudian disusun, diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan undang undang serta menafsirkan data berdasarkan teori, sekaligus menjawab permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukan: Berdasarkan putusan Nomor perkara 4698/PdtG/2019/PA.Tgrs Majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat adalah 70% bagian penggugat dan 30% bagian tergugat dari 46% nilai harta bersama. Pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama melalui Bukti surat dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini dijadikan dasar majelis hakim dalam mempertimbangkan dan membuat putusan sengketa harta bersama. Majelis hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama mengesampingkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan berpegang kepada azaz keadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tegal. Kata Kunci : Harta Gono Gini, Perkawinan, Perceraian

Actions (login required)

View Item