PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIATAS TANAH WAKAF (Studi Kasus Proyek Jalan Tol di Musholla Qubatul Jannah Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)

MUHAMAD FAHMI, . (2024) PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIATAS TANAH WAKAF (Studi Kasus Proyek Jalan Tol di Musholla Qubatul Jannah Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti.

	Text SKRIPSI MUHAMAD FAHMI JUDUL SAMPE BAB 2 - Muhamad Fahmi.pdf Restricted to Repository staff only Download (749kB)
	Text SKRIPSI MUHAMAD FAHMI BAB 3 DAN 4 - Muhamad Fahmi.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	Text SKRIPSI MUHAMAD FAHMI DAFTAR PUSTAKA - Muhamad Fahmi.pdf Download (2MB)

Abstract

Penyediaan tanah dalam proses pembangunan dalam undang-undang disebut dengan pengadaan tanah. Proses pengadaan tanah ini umumnya melibatkan harta benda yang dimiliki oleh berbagai pihak, termasuk tanah wakaf. Dalam pembangunan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah terdapat 85 tanah wakaf, diantaranya di Kabupaten Tegal terdapat 9 tanah wakaf, salah satunya di musala Qubatul Jannah di Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji peraturan hukum yang ada di Indonesia mengenai tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol pada musala Qubatul Jannah (2) Untuk mengkaji tata cara terhadap tanah wakaf yang terkena pembebasan tanah untuk pembangunan. jalan tol untuk keperluan umum di musala Qubatul Jannah. di Desa Adiwerna. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dalam penelitian normatif. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tanah wakaf yang terkena dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol musala Qubatul Jannah Desa Adiwerna mengacu pada Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan untuk tata caranya, nadzir harus mengajukan permohonan izin perubahan status penukaran tanah wakaf kepada Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang telah dilengkapi dengan dokumen penilaian tanah wakaf. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Tanah Wakaf, Kepentingan Umum

Actions (login required)

View Item