ANALISIS YURIDIS OMNI.BUS LAWDALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Niken Tri Haryati, . (2024) ANALISIS YURIDIS OMNI.BUS LAWDALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text Judul-BAB II - Niken Tri Haryati.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)
	Text BAB III-BAB IV - Niken Tri Haryati.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text Daftar Pustaka-Lampiran - Niken Tri Haryati.pdf Download (6MB)

Abstract

Pemerintah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu peraturan dengan metode omnibus law. Penggunaan metode omnibus law dalam penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan ha! yang baru dan masih sangat sedikit penerapannya di Indonesia. Pemerintah Dacrah perlu banyak penyesuaian dalam penerapan penyusunan peraturan dacrah. Penelitian inj bertujuan untuk (1) menganalisis penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan Peraturan Daerah Kata Tegal. Nomor l Tal1un 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan (2) menganalisis problematika pembentukan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan metode omnibus law. Jenis penelitian adalah yuridjs normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalab data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta data primer yaitu wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalarn penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara dengan menggunakan analisis data kualitatif. Metode penelitian ini mengedepankan teknik analisa mendalam yaitu melihat masalah kasus demj kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan metode omnibus law telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan terburu-buru karena adanya batas waktu penetapan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerab dan retribusi daerah. Selain itu, dalarn pembentukan peraturan daerah dengan menggunakan metode omnibus law inj juga mengalarni berbagai kendala dalam pelaksanaannya mulai dari ketidakleluasaan Pemerintah Daerab dalarn rnenentukan pajak daerah dan retribusi daerah, muatan materi yang sangat banyak. adanya batasan waktu penetapan peraturan daerah yang membuat pembahasan kurang mendalarn, kurangnya keterlibatan masyarakat, serta kurangnya jumlah dan kemarnpuan sumber daya manusia dalarn menyusun peraturan daerah dengan metode omnibus law. Perlu adanya pengaturan untuk pembedaan terbadap tabapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan antara teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law. Sela.in itu, untuk dapat mengakomodasi aspirasi stakeholder dan masyarakat yang lebih luas, pcrlu diatur mengenai mekanisme pemberian partisipasi secara daring. Terkait dengan keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah dengan metode omnibus law, perlu adanya penguatan pengetahuan terutama bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang bertugas di Pemerintab Daerah. Kata kunci: peraturan daerah, pajak, metode omnibus law.

Item Type:	Karya Ilmiah (Thesis)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	18 Sep 2024 07:56
Last Modified:	18 Sep 2024 07:56
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/9287

Actions (login required)

View Item