SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

MUHAMMAD RIYADI ASNA, . (2024) SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text COVER-BAB 2_MUHAMMAD RIYADI ASNA_5120600280_FH - Muhammad Riyadi Asna.pdf Download (1MB)
	Text BAB 3-4_MUHAMMAD RIYADI ASNA_5120600280_FH - Muhammad Riyadi Asna.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-RIWAYAT HIDUP_MUHAMMAD RIYADI ASNA_5120600280_FH - Muhammad Riyadi Asna.pdf Download (166kB)

Abstract

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah tujuan utama dari metode pembuktian terbalik Indonesia untuk kejahatan korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama-sama mengendalikan sistem ini. Bukti yang sah ditentukan oleh KUHAP dan mencakup pernyataan dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Studi ini menunjukkan betapa tidak lazim dan tidak efektifnya menerapkan metode pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi. Perkara ini disebabkan karena sebagian masalah, antara lain fakta bahwa hakim dan penegak hukum memiliki interpretasi dan penerapan hukum yang saling bertentangan, serta kenyataan bahwa penegak hukum tidak memiliki pemahaman dan kemahiran untuk menerapkan sistem ini. Data penelitian untuk penelitian semacam ini dikumpulkan dari sumber hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan metode normatif. Penelitian literatur online digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian menjadi sasaran analisis kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk kejahatan korupsi di Indonesia, sistem pembuktian terbalik perlu ditingkatkan, dan pengetahuan serta kemahiran pengacara dalam penggunaannya harus tumbuh. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat, sistem hukum yang kurang, dan otoritas penegak hukum yang kurang siap. Untuk alasan ini, sangat penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang sangat baik kepada publik dan penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong keterlibatan terkait pemberantasan korupsi. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi alat yang efektif dalam menghentikan korupsi dan menegakkan hukum di Indonesia. Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Pembuktian Terbalik.

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	09 Oct 2024 01:22
Last Modified:	09 Oct 2024 01:22
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/9611

Actions (login required)

View Item