BENTUK TANGGUNG JAWAB JASA PENGANGKUTAN TERHADAP KETERLAMBATAN LAYANAN PARIWISATA

FAYA RIZKI AZZAHWA, . (2024) BENTUK TANGGUNG JAWAB JASA PENGANGKUTAN TERHADAP KETERLAMBATAN LAYANAN PARIWISATA. Skripsi thesis, Universitas pancasakti Tegal.

	Text Faya Rizki Azzahwa - Cover - BAB 2 - Shellyna Antarahman.docx Download (970kB)
	Text Faya Rizki Azzahwa - BAB 3 - BAB 4 - Shellyna Antarahman.docx Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Faya Rizki Azzahwa - Daftar Pustaka - Lampiran - Shellyna Antarahman.docx Download (85kB)

Abstract

Pengangkutan perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan seperti pada layanan pariwisata yang merupakan suatu usaha jasa pengangkutan dengan terdapat banyak kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan pariwisata yang telah diatur dalamUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Negara Kesejahteraan melalui sektor Kepariwisataan.Wisatawan yang merupakan konsumen di sisi lain seringkali tidak memahami posisinya ketika menjadi konsumen. Sebagai konsumen hendaknya mengetahui apa saja hak-hak yang seharusnya didapatkan dari penyedia jasa pelayanan pengangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggungjawab pengangkutan dalam layanan pariwisata serta mekanisme penyelesaian hukum atas keterlambatan layanan pariwisata. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan prinsip tanggungjawab pengangkutan dalam layanan pariwisata berdasarkan prinsip tanggung jawab atas praduga bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle). Bentuk pertanggung jwaban tersebut melalui pemeliharaan kendaraan dan pelatihan pengemudi, pentingnya asuransi untuk melindungi dari risiko, pemenuhan standar dan peraturan pemerintah termasuk standar pelayanan minimal, tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan kompensasi dan menangani keluhan dan mekanisme penyelesaian hukum atas keterlambatan layanan pariwisata melalui jalur non-litigasi dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi jika layanan pariwisata tidak sesuai perjanjian atau terlambat. Kata Kunci : Layanan Pariwisata, Jasa Pengangkutan, Bus Pariwisata

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	09 Oct 2024 02:40
Last Modified:	09 Oct 2024 02:40
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/9637

Actions (login required)

View Item