KAJIAN HUKUM PENATAAN WILAYAH KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG

Aulia Arbi, . (2024) KAJIAN HUKUM PENATAAN WILAYAH KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text COVER SAMPAI BAB 2 (AULIA ARBI) - aulia arbi.pdf Download (530kB)
	Text BAB III SAMPAI BAB IV - aulia arbi.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN - aulia arbi.pdf Download (585kB)

Abstract

Aulia Arbi. 2024. “Kajian Hukum Penataan Wilayah Kawasan Industri Terpadu Batang”. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana. Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I Dr. Imawan Sugiharto, SH,. MH. Pembimbing II Dr. Suci Hartati, SH,. M.Hum. Kata Kunci: Negara Hukum, Pendapatan Asli Daerah, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 menyebutkan bahwa sumber-sumber pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah besumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, lain-lain pendapatan yang di tetapkan oleh pemerintah. Kabupaten Batang menjadi salah satu dari 18 lokasi pembangunan sektor kawasan dalam Proyek Strategis Nasional melalui proyek kawasan industri terpadu. Penyerapan tenaga kerja akan membawa dampak besar dalam perubahan penggunaan lahan dan mendorong terjadinya urbanisasi. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana proses pembentukan wilayah Kawasan Industri Terpadu Batang dan bagaimana kajian hukum penataan wilayah sekitar KITB dalamkaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian dijelaskan bahwa Kabupaten Batang mendapat dua kontribusi pendapatan daerah dari Kawasan Industri Terpadu Batang yaitu yang pertama adalah pajak reklame, yang saat ini baru ada 5 reklame, 2 sisi di jalan tol Batang, dan 3 reklame berada di dalam area Kawasan Industri. Kontribusi yang kedua adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dimana untuk lahan yang sudah disewa, PBB ditanggung oleh masing-masing pihak penyewa. Sedangkan lahan yang belum terpakai, PBB ditanggung oleh pihak Kawasan Industri Kabupaten Batang. Kawasan Industri Terpadu Batang tidak memberikan banyak pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang karena perolehan dari kedua pajak tersebut tidak terlalu banyak seperti pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai 5%

Item Type:	Karya Ilmiah (Thesis)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > S2 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	31 Oct 2024 03:37
Last Modified:	31 Oct 2024 03:37
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/9913

Actions (login required)

View Item