Ramauli Tampubolon, . (2024) PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DI INDONESIA. Thesis thesis, Universitas Pancasakti Tegal.
Text
COVER-BAB II - Aulia Khofi Sinaga.docx Download (1MB) |
|
Text
BAB III-BAB IV - Aulia Khofi Sinaga.docx Restricted to Repository staff only Download (66kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA - Aulia Khofi Sinaga.docx Download (16kB) |
Abstract
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap ilegal fishing. Luasnya wilayah perairan dan terbatasnya sumber daya pengawasan menjadi kendala utama. Kompleksitas hukum dan yurisdiksi internasional sering menghambat proses penindakan. Korupsi dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah turut mempersulit upaya pemberantasan. Akibatnya, Indonesia mengalami kerugian ekonomi besar dan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya lautnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya problematika hukum penegakan ilegal fishing dan bagaimana upaya menangani problematika penegakan hukum ilegal fishing. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis riset kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian normatif. Sumber data penelitian menggunakan sumber data sekunder, lalu kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penegakan hukum ilegal fishing di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, luasnya wilayah perairan Indonesia menyulitkan pengawasan efektif, diperparah dengan keterbatasan jumlah kapal patroli dan personel. Kedua, terdapat kelemahan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum, yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinkronisasi data. Keterbatasan teknologi pengawasan dan sumber daya manusia juga menjadi kendala signifikan. Selain itu, sanksi hukum yang belum optimal serta faktor ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan masyarakat pesisir, turut berkontribusi pada maraknya praktik ilegal fishing. Untuk menanggulangi problematika tersebut, beberapa langkah strategis perlu diambil. Peningkatan kapasitas pengawasan melalui penambahan armada dan penggunaan teknologi canggih menjadi prioritas utama. Penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan kualitas SDM penegak hukum juga sangat diperlukan. Penyempurnaan regulasi untuk memberikan sanksi lebih berat dan mempercepat proses peradilan kasus ilegal fishing harus dilakukan. Program pemberdayaan masyarakat pesisir dan penguatan kerjasama internasional dalam pengawasan laut juga menjadi langkah penting. Terakhir, pengembangan sistem deteksi dini seperti Vessel Monitoring System dan pemanfaatan Artificial Intelligence dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik ilegal fishing di perairan Indonesia. Kata Kunci: Indonesia, Ilegal Fishing, Penegakan Hukum, Problematika Hukum.
Item Type: | Karya Ilmiah (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > S2 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 06 Nov 2024 01:51 |
Last Modified: | 06 Nov 2024 01:51 |
URI: | http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/9923 |
Actions (login required)
View Item |