TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BAGI PENGGUNA VAKSIN

Andre Adhe Pramana, . (2023) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BAGI PENGGUNA VAKSIN. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text COVER FILE PERPUSS - Andre Pramana.docx Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text BAB III-IV - Andre Pramana.docx Restricted to Repository staff only Download (37kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - Andre Pramana.docx Download (27kB)

Abstract

ABSTRAK Peristiwa besar dalam bidang kesehatan yang menyangkut jiwa umat manusia diseluruh negeri, bermula dari Negara China kota Wuhan telah mengalami wabah penyakit yang timbul akibat virus yang baru lahir yaitu Corona virus diesese 2019. Sehingga pada awal tahun 2020, banyak negeri yang tertular virus tersebut, banyak sekali dampak dari wabah tersebut, diantaranya adalah dampak ekonomi, dampak politik, dan dampak lainnya. Salah satunya adalah negara Indonesia yang menganut hukum tertulis. dimana sumber hukum tata negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini Bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan pengaturan penggunaan vaksin di Indonesia (2) Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia terhadap pengguna vaksin . Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online serta dianalisa dengan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik. Hasil penelitian ini menunjukan Pengaturan tentang vaksinansi di Indonesia sesuai pasal pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Maka dari itu Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) aturan Pelaksanaanya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.Serta Keputusan Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus, Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia terhadap pengguna vaksin di atur oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2016, Dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 2019. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Pengaturan.

Actions (login required)

View Item