SANKSI BAGI ANAK PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL STUDI KOMPARASI KUHP LAMA DAN KUHP BARU

Nabila, Indri Rahma (2025) SANKSI BAGI ANAK PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL STUDI KOMPARASI KUHP LAMA DAN KUHP BARU. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

	Text _BAB III-BAB IV - Indri Rahma Nabila.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB)
	Text COVER-BAB II - Indri Rahma Nabila.pdf Download (1MB)
	Text _DAFTAR PUSTAKA-LAMPIRAN - Indri Rahma Nabila.pdf Download (212kB)

Abstract

ABSTRAK Kejahatan Seksual didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan korban mengalami luka fisik atau psikis,serta penghinaan, perendahan martabat, pelecehan, dan/atau penyerangan terhadap tubuh dan/atau organ reproduksi. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat. Data dari KPAI dan KemenPPPA menunjukkan ribuan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penelitian ini menganalisis mengenai Sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku. Jika undang-undang kejahatan seksual berlaku, lembaga penegak hukum dapat menggunakannya untuk menghukum mereka yang melanggar hak-hak seksual anak, terutama jika pelakunnya adalah individu. Metode yang digunakan oleh penegak hukum Indonesia untuk memerangi kejahatan pemerkosaan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang terkait lainnya. Aparat penegak hukum harus menyadari bagian-bagian yang relevan dari KUHP selain langkah-langkah khusus yang perlu diambil untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum para pemerkosa anak. Adapun kemdala dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan dengan hukum . berikut beberapa pomit penting: kendala hukum dan peraturan, kendala dalam proses penegakan hukum, faktor psikologis dan sosial, dan kendala internal lembaga penegak hukum. Dengan dibuatkan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang- undangan, dengan ini menganalisis sanksi pidana memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, sebagaimana diatur dalam KUHP lama dan KUHP baru. Secara keseluruhan, KUHP lama dan KUHP Baru menyoroti pentingnya melindungi korban dan menegakkan hukum yang lebih kuat terhadap pelaku kejahatan seksual. Kata Kunci: Kejahatan Seksual, Penegak Hukum, Pelaku, Kendala ABSTRACT Sexual Crime is defined as an act that results in the victim experiencing physical or psychological harm, as well as humiliation, degradation, harassment, and/or assault on the body and/or reproductive organs. In Indonesia, cases of sexual crimes against children continue to increase. Data from KPAI and KemenPPPA show thousands of cases involving children as perpetrators. This research analyzes the criminal sanctions against children as perpetrators. If a sex crime law is in place, law enforcement agencies can use it to punish those who violate the sexual rights of children, especially if the perpetrators are individuals. The methods used by Indonesian law enforcement to combat the crime of child rape are set out in the Criminal Code (KUHP) and other relevant laws. Law enforcement officials should be aware of the relevant sections of the Criminal Code in addition to the specific measures that need to be taken to investigate, prosecute, and punish child rapists. The following are some important points: legal and regulatory constraints, constraints in the law enforcement process, psychological and social factors, and internal constraints of law enforcement agencies. sexual crimes according to Law Number 1 of 2023 and constraints in dealing with children in conflict with the law based on existing regulations. With the normative legal research method and legislative approach, this study analyzes criminal sanctions that give special attention to legal protection for victims of criminal acts, as regulated in the old and new Criminal Code. Overall, the Old Criminal Code and the New Criminal Code highlight the importance of protecting victims and enforcing stronger laws against perpetrators of sexual crimes. Keywords: Sexual Crimes, Law Enforcement, Perpetrators, Constraints

Item Type:	Karya Ilmiah (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	editor repository ups tegal
Date Deposited:	17 Mar 2025 03:07
Last Modified:	17 Mar 2025 03:07
URI:	http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10299

Actions (login required)

View Item