PERAN RETRIBUSI DALAM MENINGKATKANKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BREBES

SUDARMOKO, . (2020) PERAN RETRIBUSI DALAM MENINGKATKANKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BREBES. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.

Text Sudarmoko 5116500185.pdf Restricted to Repository staff only Download (751kB)

Abstract

ABSTRAK Sudarmoko. Peran Retribusi dalam Meningkatkankan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayarn atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi apabila dikelola dengan baik, tentu akan semakin memperbesar penerimaan daerah. Akan tetapi selama ini, justru retribusi seolah dianaktirikan oleh daerah. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaturan retribusi Kabupaten Brebes didasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2) Untuk mengetahui peran retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung otonomi daerah. Jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dianalisa secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pengaturan retribusi Kabupaten Brebes menggunakan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dan Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Peraturan daerah tersebut sudah mengacu kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jenis retribusi meliputi: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu, 2) Retribusi daerah, memiliki peran besar dalam mendukung dan menyukseskan terselenggaranya otonomi daerah. Hal ini dikarenakan ketika diterapkannya otonomi daerah, desentralisasi dalam artian pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas penyelenggaraan pemerintahan. Adanya otonomi daerah, berarti akan ada biaya untuk itu, maka desentralisasi fiskal akan mengisi kebutuhan anggaran tersebut. Retribusi sebagai salah satu sumber PAD menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 di beberapa daerah telah terbukti memberi pemasukan terbesar untuk PAD bahakan melebihi pemasukan yang berasal dari pajak daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Peran, Retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah. ============================================================================================================ ABSTRACT Sudarmoko. The Role of Retribution in Increasing Local Revenue in Brebes Regency. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. A levy is a regional levy as payment for certain services or permits that are specifically provided or provided by the Regional Government for the benefit of individuals or entities. Retribution, if managed properly, will certainly increase regional revenues. However, so far, it is as if the levy was dianaktulat by the region. This study aims: (1) To find out the Brebes Regency retribution regulation is based on Law no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, (2) To find out the role of regional levies in the context of increasing Local Revenue (PAD) in supporting regional autonomy. This type of research used by researchers this time is library research (library research) with a normative legal research approach. The main data source used in this study is secondary data with the method of collecting documentation and literature study data. Analysis of the data used is a qualitative method deductively analyzed. The results of this study indicate: 1) The regulation of the Brebes Regency retribution uses Perda No. 3 of 2011 concerning Regional Retribution as amended by Perda No. 8 of 2014 concerning Amendments to the Regional Regulation No. Brebes Regency. 3 of 2011 concerning Regional Retribution, and by law No. 1 of 2017 concerning the Second Amendment to the Brebes Regency Regulation No. 3 of 2011 concerning Regional Retribution. The regional regulation refers to Law No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Retribution. Types of user fees include: Public service fees; Business service levies; and Certain Licensing Retribution, 2) Regional retribution, has a big role in supporting and the success of the implementation of regional autonomy. This is because when regional autonomy is implemented, decentralization in the sense of the division of authority between the Central Government and the Regional Government is not only limited to the administration of government. The existence of regional autonomy, means that there will be costs for it, then fiscal decentralization will fill the budget needs. Retribution as a source of PAD according to Law No. 32 of 2004 jo. Law No. 33 of 2004 in several regions has been proven to provide the largest income for PAD even more than the income derived from local taxes. Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. Keywords: Role, Retribution, and Local Original Revenue.

Actions (login required)

View Item